Benturan regulasi menjadi salah satu permasalahan utama yang terus berulang dan menghalangi langkah BPK Sabang bergerak leluasa dalam mencari pundi-pundi dana bagi Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI akan mendorong penguatan peran BPK Sabang untuk menjadi aktor penting dalam meningkatkan perekonomian di Negeri Rencong tersebut.
"BPK Sabang ke depannya harus bisa lebih mendapat perhatian khusus, baik dari dari legislatif dan juga eksekutif, terutama dari Presiden (kemudian) dari Badan Anggaran (DPR) dan semuanya sehingga bisa ke depannya BPK Sabang ini betul-betul cita-citanya bisa terealisasi untuk Aceh kedepannya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (17/09/2025).
Selain regulasi, BPK Sabang juga tidak punya akses komunikasi nasional, akibatnya BPK Sabang seolah berjalan sendiri tanpa wadah penampung aspirasi dari Pemerintah Pusat. Berbeda dengan tiga Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lain di Indonesia seperti Batam yang memiliki jalur koordinasi yang jelas.
Komisi VI, kata Nasim akan mengupayakan sinergi antar pihak demi terwujudnya BPK Sabang yang kuat. Ia bilang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh tempat komisinya bernaung sendiri, melainkan butuh sinergi antar pihak.
"Masing-masing punya tanggung jawab, bagaimana kita meningkatkan potensi-potensi provinsi kabupaten di daerah sesuai konstitusi, sesuai sumpah janji kita DPR Bagaimana berjuang dengan sinergi semuanya dan saya yakin dengan bersinergi kita bisa. Namun tanpa bersinergi kita mustahil dalam melaksanakan itu semua," kata Politisi Fraksi PKB itu.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Askweni. Menurutnya, perlu komitmen dari berbagai pihak untuk memajukan suatu provinsi, termasuk Aceh. Kemajuan Aceh adalah tanggung jawab legislatif dan juga eksekutif.
"Saya pikir kalau Komisi VI itu lingkup mitra Komisi VI seperti BUMN termasuk BPK Sabang, ya cuma itu kewenangan kita. Namun secara keseluruhan di lintas komisi secara kelembagaan DPR itu ya tentu semua sektor kementerian terkait mitra itu harus kita libatkan untuk kemajukan Aceh," ucapnya di kesempatan yang sama.
Untuk diketahui, Aceh adalah adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus. Menurut data BPS, provinsi ini adalah yang termiskin di pulau Sumatera. Adapun salah satu faktor mandeknya perekonomian di Aceh adalah kurangnya sinergi antara sektor swasta dengan pemerintah. Oleh karena itu, Komisi VI akan mencoba membangun jembatan komunikasi antar pihak agar ekonomi Aceh meningkat dan tidak lagi masuk dalam kategori provinsi termiskin.
