Panitia Kerja (Panja) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan lebih sederhana, efisien, dan tepat sasaran baik dari segi jenis, jumlah, waktu, lokasi, hingga harga. Kompleksitas yang ada harus segera diurai agar tidak menjadi kendala di lapangan,” ujar Ketua Panja, Panggah Susanto, saat diwawancarai Parlementaria di PT Pupuk Kujang, Karawang, Senin (8/9/2025).

Dalam agenda tersebut, Komisi IV DPR RI mengadakan diskusi bersama para pemangku kepentingan, termasuk pihak industri, distributor, penyuluh pertanian, pengecer, dan kelompok tani. Tujuannya adalah menggali pemahaman menyeluruh mengenai tantangan distribusi pupuk serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif.

Selain itu, Panggah menekankan pentingnya sinergi antara industri pupuk dan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional. Tanpa penguatan dari sektor hulu, sistem distribusi dikhawatirkan kehilangan daya dukung jangka panjang.

“Kapasitas produksi nasional sebenarnya sudah cukup besar sekitar 9,5 juta ton Urea dan lebih dari 4 juta ton NPK. Namun, sistem distribusi dan teknologi pemupukan masih perlu terus ditingkatkan agar tidak tertinggal,” tambah Panggah.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan pupuk mulai mereda. Meski demikian, berbagai masukan dari para pelaku usaha dan petani menunjukkan masih ada ruang untuk penyempurnaan sistem. Semua temuan ini akan dirangkum menjadi rekomendasi komprehensif guna mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat ke depan.

Kunjungan ke PT Pupuk Kujang merupakan bagian dari rangkaian peninjauan ke sejumlah produsen pupuk nasional lainnya, seperti Petrokimia Gresik dan Pusri guna memastikan efektivitas kebijakan subsidi serta keberpihakannya terhadap petani.