Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif belanja Tahun Anggaran 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026 pada Kamis (10/7/ 2025).
Adapun penyesuaian pagu tersebut sebesar Rp26.710.683.587.000 (dua puluh enam triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
“Untuk Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran ini penting untuk menjalankan sejumlah program prioritas nasional, sejalan dengan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami berterima kasih atas waktu, perhatian, dan masukan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI. Semua ini menunjukkan komitmen dan kepedulian kita bersama untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia," kata Trenggono dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, tema Rencana Kerja Pemerintah 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 5,8-6,3%. Dalam kerangka itu, KKP menetapkan target utama di antaranya peningkatan kawasan konservasi perairan jadi 30,7 juta hektare, produksi perikanan 25,84 juta ton, dan ekspor perikanan sebesar US$ 6,7 miliar.
Trenggono menyebut, pagu awal sebesar Rp3,61 triliun hanya cukup untuk belanja pegawai, operasional dasar, serta sebagian program strategis. Karena itu, KKP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp23,1 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp26,71 triliun.
