Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah merespons usulan penambahan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, usulan penambahan anggaran pada KKP diperlukan. Meski begitu, Hindun menekankan pentingnya prioritas penggunaan anggaran tersebut, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Pada prinsipnya, kami menyetujui adanya penambahan anggaran, tetapi anggaran KKP jangan sampai porsi besarnya berkutat untuk anggaran rutin. Dan justru anggaran untuk nelayan dan peningkatan kesejahteraannya tidak menjadi prioritas,” kata Hindun Anisah saat RDP Komisi IV dengan KKP di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (7/7/2025).

Indonesia sebagai negara maritim, kata Hindun, memang membutuhkan anggaran yang representatif untuk menjaga dan mengamankan sumber daya laut Indonesia yang sangat berlimpah. Sehingga, mampu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan devisa negara.

Tak hanya itu, terkait sektor produksi perikanan Indonesia saat ini, Hindun mendorong, agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budidaya ramah lingkungan semacam bioflok dan integrasi mangrove-aquaculture.

Selain itu diperlukan perluasan riset dan pengembangan benih unggul, pakan lokal, serta pencegahan penyakit ikan.

“KKP juga harus hadir dengan memberikan pelatihan dan fasilitasi pengolahan sederhana bagi nelayan dan UMKM agar hasil perikanan tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk dengan nilai tambah,” terang politisi Fraksi PKB ini.

Hindun berharap KKP juga memberikan kemudahan dan menyederhanakan proses perizinan usaha perikanan dan budidaya agar ramah terhadap nelayan dan pembudidaya skala kecil.

“Kami berharap KKP perlu melakukan revisi kebijakan secara partisipatif agar regulasi seperti PIT, zonasi budidaya, dan ekspor benih tidak menimbulkan kebingungan atau resistensi,” pungkasnya.