Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sekitar 1.000 warga Gaza ke Indonesia sebagai bentuk dukungan kemanusiaan menuai beragam respons. Salah satu pandangan tersebut datang dari Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, yang menyambut baik inisiatif tersebut namun tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dan kesesuaian langkah dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Menurut Yulius, setiap tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara harus selalu berpijak pada dua hal utama: prinsip politik luar negeri bebas aktif dan “standing position” Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Demikian hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (16/4/2025).
“Sejak Presiden Soekarno, posisi Indonesia jelas: mendukung kemerdekaan Palestina. Maka semua langkah, termasuk evakuasi ini, harus ditempatkan dalam konteks dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina,” tegasnya.
Langkah Simpatik, Tapi Perlu Efektivitas
Lebih lanjut, Yulius menyampaikan bahwa inisiatif evakuasi ini merupakan langkah yang simpatik dan penuh niat baik, namun perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan dampak geopolitik. Ia mempertanyakan apakah relokasi benar-benar menjadi bentuk bantuan yang paling tepat saat ini.
“Apakah betul evakuasi 1.000 orang ini akan efektif dalam membantu rakyat Gaza? Atau mungkinkah justru lebih strategis jika kita mengarahkan bantuan langsung ke wilayah konflik atau ke negara-negara sekitar seperti Mesir atau Yordania?” ucapnya.
Di sisi lain, Yulius juga memberi catatan penting agar kebijakan ini tidak ditafsirkan sebagai langkah negosiasi diplomatik semata, terutama dalam konteks hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat atau negara-negara besar lain. “Tujuan mulia bisa saja disalahartikan sebagai bentuk kompromi politik, padahal kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, kehati-hatian dalam komunikasi internasional sangat penting,” terangnya.
Dirinya menyarankan agar pemerintah menunggu hasil kunjungan Menlu RI ke sejumlah negara kawasan Timur Tengah, sebelum membuat keputusan final terkait relokasi. “Langkah ini harus berdasarkan kajian menyeluruh, baik dari sisi keamanan nasional, kesiapan sosial, hingga diplomasi luar negeri,” lanjut Yulius.
Dibanding terjebak dalam pro dan kontra, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyarankan pemerintah membuka ruang diskusi untuk menjaring berbagai usulan dan skenario alternatif yang lebih konkret. “Bisa saja kita tidak melakukan relokasi, tapi memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan rumah sakit lapangan di Gaza, pengiriman tenaga medis, atau dukungan logistik besar-besaran. Itu bisa lebih tepat sasaran dan tetap dalam kerangka politik luar negeri kita,” jelasnya.
Yulius juga menekankan pentingnya koordinasi dengan badan internasional seperti UNRWA dan ICRC agar setiap langkah Indonesia bisa bersinergi dan diperkuat oleh dukungan global. Menurutnya, yang paling utama bukan soal relokasi atau tidak, melainkan bagaimana bantuan Indonesia benar-benar terasa di Gaza dan tetap menjaga posisi strategis Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam membela Palestina.
“Poin utamanya bukan relokasi. Poin utamanya adalah menyalurkan bantuan dengan cara yang efektif dan bermartabat, tanpa kehilangan arah politik luar negeri kita yang selama ini disegani dunia,” pungkasnya.
