Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sumatera Utara dalam rangka memastikan kesiapan asrama haji dan bandara guna penyelenggaraan haji 2024. Hal itu lantaran provinsi ini memiliki jumlah jemaah haji yang besar tiap tahunnya ke Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menambahkan bahwa di tahun 2024 akan ada penambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah. "Ini akan menjadi tambahan persiapan baik itu asrama, pesawatnya dan juga bandara,” ungkapnya kepada Parlementaria, usai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Qosbi dan jajaran di UPT asrama haji Sumatera Utara, Kamis (23/11/2023).
Ia juga berharap agar Panitia Haji di Sumatera Utara bersiap terkait penambahan kuota jemaah dan tidak menyia-nyiakannya. Walau begitu, ia juga meminta kesanggupan Kementerian Agama dan Pemerintah Arab Saudi agar penambahan kuota tidak mengecewakan jemaah saat berada di sana.
“Saya ingin Sumatera Utara siap dan tidak menyia-nyiakannya (penambahan kuota haji 20.000 jemaah)”
“Ada keputusan yang dibawa Presiden saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi terkait penambahan kuota 20.000 jemaah. Saya ingin Sumatera Utara siap dan tidak menyia-nyiakannya. Begitupun kita meminta keseriusan Arab Saudi jika terjadi penambahan. Kita tidak mau di sana terjadi sesuatu hal. Karena tidak mungkin kuota bertambah tidak disertai fasilitas yang memadai di sana,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Legislator Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan bahwa hari pada senin (27/11/2023) yang datang, akan ada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Pemerintah terkait penambahan kuota 20.000 jemaah tersebut. Pemerintah diminta untuk memastikan agar penambahan kuota tersebut benar-benar dibahas. Sehingga, sebelum reses nanti sudah bisa diputuskan untuk penambahan kuota tersebut.
"Harus disampaikan kepada komisi VIII di hari Senin nanti bahwa penambahan itu ada. Ini penting karena kalau ada penambahan 20.000 (jemaah) maka seluruh yang dibutuhkan harus dipersiapkan dari sekarang. Dari mulai penambahan pesawat ada berapa, karena mencari pesawat tidak mudah kalau menunggu Keppres baru dibahas itu nanti sulit sekali. Agar bisa langsung dimasukkan dalam hitung-hitungan,” tutupnya.
