Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi mengapresiasi komitmen Bupati Kendal terkait kesejahteraan para guru honorer di daerah tersebut. Hal tersebut diungkapkannya di sela-sela kunjungan Komisi X DPR RI ke dua sekolah yang ada di Kendal, yakni SD Tanjungmojo 1 dan SMPN 1 Kangkung. Kedatangan Komisi X ini untuk mengecek penyaluran bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa laptop.
Dede Yusuf mengatakan Kunsfik kali ini dalam rangka pengawasan tentang penyaluran peralatan teknologi informasi seperti laptop, chromebook, dan perangkatnya apakah sudah tepat guna dan tepat sasaran.
"Kami melakukan kunjungan kerja spesifik ini antara lain dalam rangka monitoring mengenai penyaluran bantuan TIK, apakah bisa terpakai barang-barang laptop tersebut secara baik, chromebook yang tepat guna dan tepat sasaran dalam pembelajaran digitalisasi pendidikan," kata Dede Yusuf kepada Parlementaria, di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023).
Dede Yusuf menjelaskan semangat untuk melakukan digitalisasi ke sekolah-sekolah harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan. SDN 1 Tanjungmojo disebut sudah menerima bantuan 15 laptop dan perangkatnya pada 2021.
"Jadi semangat untuk melakukan digitalisasi ke sekolah-sekolah itu harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran dan benar bisa dimanfaatkan. Contohnya di SDN 1 Tanjungmojo yang sudah menerima bantuan 15 chromebook dan perangkatnya di tahun 2021 dan ternyata pihak sekolah tadi mengatakan kalau bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswinya," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
“Harapannya (aspirasi) itu juga bisa ditindaklanjuti oleh Komisi X dan bisa menjadi program yang konkret untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal”
Terkait masalah formasi PPPK untuk guru honorer, legislator Dapil Jawa Barat II ini melanjutkan bahwa Bupati Kendal sudah memberikan ruang untuk guru honorer dalam formasi PPPK Guru setiap tahun dengan total sekitar 2500-an. Perubahan status PPPK tersebut mendongkrak pendapatan para guru honorer dari pada sebelumnya.
"Yang menjadi masalah adalah bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK ternyata mengurangi slot DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten/Kota. Untuk itu hal ini perlu pendalaman lebih lanjut dengan mengundang para kepala daerah, bercerita soal DAU pendidikan ini," jelas Dede.
Di sisi lain, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menyampaikan harapan, dengan adanya kunjungan Komisi X DPR RI, aspirasi yang disampaikan dari Pemkab Kendal bisa ditindaklanjuti.
“Karena kan tujuan mereka (Komisi X DPR RI) ingin melihat seperti apa program-program yang dari kementerian, terus apa yang dikeluhkan daerah-daerah dan lain sebagainya, untuk meningkatkan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kendal,” kata Dico kepada awak media.
Dico menyebut, sarpras menjadi satu kunci utama dan kemampuan keuangan daerah juga butuh dukungan banyak dari pemerintah pusat, dan berharap segera terealisasi.
“Selain itu, kompetensi guru juga sangat penting dalam peningkatan SDM di Kabupaten Kendal. Harapannya itu juga bisa ditindaklanjuti oleh Komisi X dan bisa menjadi program yang konkret untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal,” pungkasnya.
