Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) untuk mengantisipasi isu-isu aktual yang berkembang seperti ketidakpastian ekonomi dan iklim politik yang berdampak pada masyarakat. Dia menyebutkan, kesejahteraan merupakan urgensi utama dalam sebuah program dengan menekankan pada tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Oleh karenanya, Sudin meminta Kementerian KP mewaspadai risiko terbesar dari catatan tersebut dan mencarikan solusi.
Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian KP memberikan penjelasan terkait sejauh mana program atau kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi telah menyentuh masyarakat kecil. Selain itu, Kementerian KP juga diharapkan bisa menambah program kegiatan yang memungkinkan agar bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Komisi IV DPR meminta penjelasan terkait isu di masyarakat mengenai adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut serta bagaimana proses regulasinya," terang Sudin, dikutip dari keterangan persnya, Senin (12/6/2023). Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan hal tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sudin juga menekankan, Kementerian KP perlu meningkatkan pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) karena telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah pesisir. Ia ingin agar anggaran untuk program ini segera ditambah.
Lebih lanjut, Sudin meminta Kementerian KP menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam karena termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2022-2024. "Pembangunan berkelanjutan diketahui dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi muda,” ungkapnya.
Sudin menegaskan, pembangunan berkelanjutan dalam bidang kelautan dan perikanan dikhususkan untuk mengintegrasikan sumber daya alam kelautan untuk dikelola sebaik-baiknya. Dia pun mengingatkan, RPJMN tahun 2020-2024 memiliki empat pembangunan mainstreaming yang inovatif dan adaptif sebagai katalis pembangunan untuk mencapai masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan termasuk salah satu dari empat pembangunan mainstreaming tersebut. "Hal ini penting karena pelaksanaan agenda pembangunan prioritas nasional. Proyek strategis, khususnya, menjadi isu aktual yang arah pembangunan dan nilai manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
