WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh menyebutkan bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tumbuh signifikan. Sektor tersebut juga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Saya di Komisi IX sehari-hari memantau terus sektor ketenagakerjaan, karena memang ini tupoksinya," ucap Nihayatul.
"Saya melihat bahwa sektor Ketenagakerjaan di era Pak Jokowi ini tumbuh baik, perannya begitu penting terutama dalam konteks pemulihan ekonomi," kata Nihayatul dalam keterangan tertulis, Senin (1/5).
Ia menambahkan hubungan industrial di era Jokowi saat ini berjalan begitu harmonis. Menurutnya, pengusaha memainkan peran positif untuk bersama meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
"Di era Pak Jokowi hubungan industrial begitu harmonis. Kita bisa melihatnya dari data PHK dari tahun ke-tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2020 misalnya mencapai 386 ribu lebih PHK, tapi tahun 2022 turun drastis di angka 22.114 PHK. Ini satu bukti hubungan industrial berjalan baik," jelasnya.
Indikasi lain perkembangan sektor ketenagakerjaan yakni Lembaga Kerjasama Bipartit atau disingkat LKS Bipartit.
LKS Bipatrit Alami Peningkatan Signifikan
Ia menyebutkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit atau forum komunikasi dan konsultasi hubungan industrial era Jokowi mengalami peningkatan signifikan.
Menurutnya, terdapat 23.805 LKS Bipartit pada tahun 2022, tumbuh pesat dibanding periode 2020 sebanyak 18.868 dan periode 2021 sebanyak 21.567 LKS Bipartit.
"Belum lagi sekarang ini semakin banyak perusahaan yang menerapkan Struktur Skala Upah. Data yang saya pegang ada 59.608 perusahaan yang menerapkan aturan ini, ya tentu dampaknya sangat positif bagi para pekerja, para buruh," jelasnya.
Ia menambahkan rata-rata upah minimum di Indonesia turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Lebih rinci pada tahun 2020 rata-rata upah minimum adalah Rp 2.455.662 sementara tahun ini mencapai Rp 2.923.309.
"Teman-teman buruh yang aktif maupun tidak aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu tahun ini mencapai 35 juta jiwa. Lalu perusahaan yang sudah meneken kontrak dengan BPJS juga bertambah, sekarang ini mencapai 735.295 perusahaan," ungkapnya.
Selain itu, program jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh juga mengalami peningkatan. Ia menyebutkan sudah banyak buruh yang mendapatkan jaminan sosial di masa sekarang.
"Jadi kalau ada yang bilang sektor ketenagakerjaan di era Pak Jokowi ini nilai merah, dapat rapor merah, itu datanya dari mana? Kalau hanya berdasarkan asumsi sebaiknya jangan diungkap ke publik," tutupnya.
