Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pihaknya bakal mengusulkan lembaga pengawas Polri yang lebih memadai. Arsul menyebut Kompolnas saat ini masih bertengger kepada Kemenko Polhukam.
"Kita ingin usulkan agar pengawasan eksternal apapun namanya masih tetap Kompolnas atau yang lain itu masuk dalam yang Undang-Undang dan juga kemudian memiliki SDM yang memadai, dan juga tentu harus anggaran yang memadai," kata Arsul dalam diskusi Total Politik bersama detikcom, Rabu (15/2/2023).
"Paling tidak kita mendekatkan diri pada cita-cita menjadikan polisi kita ini polisi sipil," tambahnya.
Arsul mengatakan bahwa anggaran Polri itu mencapai Rp 100 triliun per tahunnya. Sementara, Kompolnas hanya mendapat anggaran sekitar Rp 15 miliar per tahun.
"Coba bisa dibayangkan polisi itu anggarannya sekitar Rp 100 triliun kemudian diawasi eksternalnya oleh Kompolnas yang anggarannya cuma Rp 15 miliar setahun," katanya.
"Artinya bagaimana sebuah organisasi yang kan anggarannya besar kemudian melibatkan juga sumber daya manusia yang besar, jumlah polisi kita itu lebih dari 440 ribu lho," tambahnya.
Lebih lanjut, Arsul menyebut Kompolnas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Keppres. Nantinya, Komisi III DPR akan mengusulkan Kompolnas atau lembaga semacamnya agar diatur dalam Undang-Undang langsung.
"Kompolnas saat ini sebagai pengawas eksternal diatur oleh bukan oleh Undang-Undang Polri tapi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Perpres, Keppres," katanya.
"Nah anggarannya pun nyantel pada anggaran Kementerian Koordinator Polhukam," sambungnya.
