Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan sosialisasi terkait tiga hal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, memaparkan ketiga hal tersebut terkait dengan sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang MKD, hak imunitas wakil rakyat, serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.
“Pada dasarnya memang kita dari MKD DPR RI, melakukan sosialisasi, dan hari ini bagian daripada DPRD Jawa Barat. Yang pasti ada tiga hal yang tadi kami sampaikan, masalah etika, nomor polisi khusus dewan, dan yang paling penting penekanan tadi mengapa kita mengundang kejaksaan dan Polri. Karena, menjelang tahun 2024 ini kita mengharapkan masalah-masalah penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya untuk teman-teman kita yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR,” papar Adang dalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (24/01/2023).
Adang menekankan, penegakan hukum perlu dilakukan secara bijak, khususnya kepada masyarakat yang pada tahun 2024 nanti akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Adang meminta agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan betul-betul. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Politisi PKS tersebut mempersilakan aparat untuk memproses lebih lanjut secara hukum.
“Tapi jangan sempat, belum berproses sudah dihukum. Kepada aparat penegak hukum, agar menjelang 2024 ini masalah penegakan hukum untuk para calon-calon anggota DPR dan DPRD, apabila ada laporan-laporan terkait penegakan hukum, betul-betul diperiksa dengan baik,” jelas Adang.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Adang juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jawa Barat, telah menerima kunjungan tersebut dengan baik, mengingat kunjungan tersebut bertujuan untuk membentuk persepsi yang sama, khususnya terkait tugas dan fungsi MKD dalam aspek penegakan hukum bagi anggota dewan.
“Dari semua tingkatan kedewanan, kita datang, untuk mempertemukan aparat penegak hukum dengan Badan Keahlian, sehingga ada persepsi yang sama tentang kesiapan menuju 2024,” ujar Adang.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jawa Barat, Herry Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada MKD DPR RI yang telah melakukan kunjungan kerja sampai ke DPRD Jawa Barat. Herry juga meminta izin kepada MKD DPR dan Pimpinan DPR, untuk membantu percepatan sosialisasi tugas dan fungsi MKD DPR RI kepada DPRD Kabupaten/Kota, khususnya di Jawa Barat.
“Saya juga akan menyampaikan kepada Ketua DPR, untuk percepatan ini, BK DPRD Jawa Barat akan membantu sosialisasi ke DPRD Kabupaten/Kota. Karena kita ini ada 627 kota/kabupaten, kita mau membantu MKD, kalau diizinkan kita mau sosialisasi paling tidak ke DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Barat, agar lebih cepat mereka tahu,” ucap Herry.
