Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IX DPR RI melakukan Kunker ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam pertemuan tersebut, Tim Kunker Reses Komisi IX diterima oleh jajaran Pemprov Sultra yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kesehatan. Termasuk, hadir pula BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, UPT BLK, PERSI dan KSPI.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena sekaligus Ketua Tim Kunker Reses mengungkapkan pihaknya ingin mengetahui perkembangan dan menyerap aspirasi terkait tiga bidang utama yang menjadi fokus pengawasan Komisi IX DPR yaitu Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Komisi IX DPR, hari ini datang untuk melihat bagaimana penyelesaian masalah dalam tiga aspek yaitu kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan. Isu-isu penting, misalnya bagaimana penanganan stunting di Sulawesi Tenggara, capaian kepesertaan JKN-KIS dan BPJS Ketenagakerjaan, dan progres peningkatan keahlian dan pengentasan pengangguran,” ungkapnya di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (16/12/2022).
Komisi IX DPR berkomitmen akan berupaya untuk terus mendorong pemerintah pusat agar dapat segera menyelesaikan sejumlah isu krusial. Seperti masalah kurangnya tenaga kesehatan, tingginya angka stunting, rendahnya angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kasus-kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan peningkatan kualitas SDM yang ada di Sulawesi Tenggara.
Menanggapi hal tersebut, seluruh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir dalam pertemuan tersebut mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi IX DPR yang sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah langsung ke instansi pusat.
"Kami teman teman dari OPD Sulawesi Tenggara, bisa bertemu dengan Bapak Wakil ketua Komisi IX yang sudah menegaskan bahwa melalui momentum ini, kita (OPD Sultra) bisa memperkuat sinergi dan koordinasi kita. Sehingga masalah-masalah yang dialami Sulawesi Tenggara, khususnya terkait kesehatan dan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dan minimal mampu memenuhi target nasional,” pungkasnya.
