Menanggapi laporan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) terkait dugaan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan dukungan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus ditingkatkan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, menurutnya, KKP akan kesulitan mengawasi perairan Indonesia.
“Kejadian ini kembali membuka mata pemerintah agar memberikan perhatian kepada sektor kelautan kita. Dirjen PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) yang menangani persoalan ini juga sangat-sangat rendah anggarannya,” tanggap Johan saat ditemui oleh Parlementaria, Selasa (1/11/2022).
Diketahui, berdasarkan Anggaran Belanja KKP tahun 2023, KKP akan memperoleh Rp6,76 triliun. Demi menjaga kedaulatan perairan Indonesia, Dirjen PSDKP mendapatkan sekitar Rp1,15 triliun, Dengan luas perairan Indonesia yang mencapai 3,25 juta km2, Johan menilai dukungan anggaran belum maksimal untuk mengawasi perairan Indonesia khususnya dari illegal fishing.
“Kedaulatan kita tuh jangan hanya sebatas isu, tetapi ada tindakan, ada perhatian, ada regulasi, dan anggaran,” ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.
Tidak ingin meratapi nasib, dirinya melalui Komisi IV DPR RI yang membidangi kelautan dan perikanan mendukung sekaligus mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur. Bagi Johan, bakal regulasi ini akan mengakselerasi sejumlah perubahan yang tepat sasaran dan tepat guna untuk melindungi kedaulatan perairan Indonesia.
“Dengan konsep perikanan terukur ini, kita bisa menjaga laut kita dan memaksimalkannya juga. Kita harus berdaulat di negara kita, di laut kita juga. Mudah-mudahan kejadian seperti ini, bisa kita atasi bersama-sama,” pungkas wakil daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I itu.
