Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa. Pandemi, tak hanya merusak sistem kesehatan melainkan juga keterpurukan di sektor ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat.
Dalam siaran pers kepada Parlementaria, sebagaimana yang ia sampaikan pada 'Standing Committee on Democracy and Human Rights', Sidang IPU ke-145 di Kigali, Rwanda, Jumat (14/10/2022), Putu mengungkapkan bahwasanya Indonesia telah mengalokasikan berbagai stimulus di bidang finansial. Salah satunya adalah untuk pemulihan dan pemberdayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM)
"Hingga saat ini, UMKM kita berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB Indonesia, serta mampu menyerap sekitar 97 persen dari tenaga kerja domestik Indonesia. Di masa pandemi Covid-19, UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," tutur Putu.
Kepada forum sidang, Politisi Dapil Bali menegaskan, upaya-upaya untuk memulihkan perekonomian masyarakat lokal tidak boleh berhenti di situ saja. Perlu adanya upaya pemberdayaan komunitas lokal, untuk membangun ketahanan dan memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk berjuang membangun ekonomi.
Dirinya percaya bahwa membekali masyarakat dengan literasi digital, keuangan dan pemasaran akan mampu membangkitkan perekonomian. Saat ini Indonesia, telah menetapkan program literasi digital dan keuangan nasional untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat bersama-sama mencapai goals ke-8 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.
"Tentu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi internasional untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh bagi masyarakat. Saya percaya IPU adalah platform yang tepat bagi kita untuk sama-sama bergerak membangun ekonomi masyarakat yang tangguh," tuturnya.
Putu menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk selalu berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat lokal. "DPR memiliki komitmen yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka menikmati persamaan hak ekonomi demi mewujudkan cita-cita pembangunan dan kemakmuran," pungkasnya.
