Anggaran Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 telah direncanakan sebesar Rp3,041 kuadriliun. Dengan asumsi dasar makro ekonomi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, inflasi di angka 3,3 persen, nilai tukar rupiah Rp14.750 per dollar Amerika Serikat (AS), tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7,9 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 660 ribu barel per hari dan lifting gas 1,05 juta barel setara minyak per hari.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI melalui juru bicaranya, Anggota DPR RI Muhammad Aras mendorong pemerintah agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkuat dengan mengoptimalkan belanja yang produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural, khususnya reformasi di bidang perpajakan.
"Mengingat batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, maka belanja pemerintah harus selektif dan berfokus pada belanja perlindungan sosial. serta subsidi energi dalam rangka menjaga ketahanan daya beli masyarakat akibat krisis pangan dan energi yang terjadi sejak awal tahun ini,” jelas Aras saat membacakan pandangan F-PPP terhadap RAPBN 2023 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Lebih lanjut, pemerintah juga diminta untuk terus mewaspadai bayang-bayang krisis pangan dan energi di tengah ketidakpastian risiko global dan tingginya tingkat inflasi. Pada sektor pertanian, masih kata Aras, F-PPP meminta pemerintah melalui APBN agar lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian, terutama petani kecil dengan memberikan dukungan fiskal kepada petani dan nelayan dan sektor pertanian secara luas.
"Fraksi PPP memandang percepatan realisasi proyek infrastruktur sangat dibutuhkan salah satunya adalah infrastruktur di sektor pertanian, industri pengolahan dan energi untuk meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor. Pengembangan infrastruktur pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam gejolak harga pangan, memotong rantai pasok dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani," imbuh Anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, masih kata Aras, pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan non tunai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Di tengah kenaikan inflasi pangan yang mulai terjadi, perbaikan data, koordinasi dengan pejabat teknis di daerah hingga pengawasan perlu terus didorong.
Kemudian, sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN TA 2023 diharapkan dapat berfungsi sebagai kebijakan fiskal yang ramah terhadap pertumbuhan (growth-friendly fiscal policies) yang mempromosikan pertumbuhan yang inklusif. "Implementasi fungsi distribusi ini harus berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Serta kebijakan fiskal yang berguna untuk stabilitas ekonomi," ungkap Aras.
