Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net89 (Gempur Net89) terkait permasalahan investasi robot trading yang dihadapi member Net89. Diketahui Net89 sendiri merupakan salah satu robot trading yang diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi VI terkait aspirasi tersebut. "Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain, kebijakan yang dikeluarkan regulator seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya saat membacakan catatan rapat dengar pendapat umum dengan Gempur Net89, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/202).
Lebih lanjut, terkait permasalahan robot trading khususnya kebijakan withdraw, masih kata Sarmuji, Komisi VI DPR RI menilai terdapat kontradiksi kebijakan antara Bappebti dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Untuk itu, diperlukan percepatan regulasi terkait robot trading yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai pelaku investasi robot trading.
Selain itu, terkait permasalahan yang dialami Gempur Net89, Sarmuji mengatakan, perlu dilakukan penyelidikan secara menyeluruh (investasi digital forensik) dari pihak berwenang untuk mengungkap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh member Net89. "Perlu ada upaya dari regulator, Bappebti dan Kemendag untuk mendorong pengembalian dana kepada member Net89. Ini karena mitra kita Bappebti dan Kemendag," imbuhnya.
Terakhir, kata politisi Partai Golkar itu, member Gempur Net89 melalui perwakilannya Ana Rustiana meminta Komisi VI DPR RI untuk dapat memfasilitasi pengembalian dana member Net89. "Harapan kami besar sekali kepada Komisi VI bisa memfasilitasi kami untuk mem-pressure minimal PT SNI mau mengembalikan dana member Net89," ungkap Sarmuji.
