Berita Anggota Parlemen

Anggota DPR Mencak-mencak ke Kementan hingga Terucap 'Masak Mesti Diinjak'

Anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, mencak-mencak ke pejabat Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Video Riezky memarahi pejabat Kementan itu viral di media sosial.

Video viral itu diunggah hari ini di Twitter, Senin (4/7/2022). Netizen menyoroti kalimat 'masak mesti diinjak' yang dilontarkan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu kepada pejabat Dirjen PKH.

Seperti dilihat detikcom pada pukul 15.00 WIB, unggahan video tersebut sudah di-retweet 2.875 kali dan disukai 8.948 akun. Dalam video tersebut, Riezky mempertanyakan penanganan wabah PMK yang dilakukan Kementan.

"Mohon maaf pimpinan, Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, ya, saya yakin Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Di mana hadirnya negara hari ini terhadap yang mendapatkan wabah PMK ini," kata Riezky.

Ternyata potongan video itu adalah kejadian di rapat Komisi IV DPR dengan pejabat eselon I Kementan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 8 Juni 2022. Video lengkapnya dapat dilihat dikanal YouTube resmi Komisi IV DPR.

Riezky menyebut Kementan sudah diminta untuk segera mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan meluas. Namun, menurut Riezky, permintaan itu diabaikan.

Bahkan Riezky juga mengungkit kunjungan kerja (kunker) pejabat Kementan ke Brasil dalam rangka mencari vaksin untuk hewan yang terjangkit PMK.

"Anda bayangkan di posisi Anda, dong. Anda punya satu-satunya ternak, udah ditabung, udah diapa. Ingat, lo, kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri, Anda enak-enak saja ke Brasil. Itu sudah saya warning lo ya dari minggu lalu. Bener nggak Pak Dirjen," imbuhnya menegaskan.

Tak hanya itu, Riezky juga menyinggung soal program food estate Kementan. Legislator asal Palembang, Sumatera Selatan, itu dari menyebut ada dugaan penyelewengan anggaran negara dalam program food estate di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan.

"Mohon maaf, saya buka, usulan PSP Rp 800 miliar tahun lalu terkait food estate, masak perlu saya buka di sini, temuan BPK. Ingat ya, rapat ini live. Ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementan," kata Riezky.

Barulah kemudian Riezky menyebut pejabat Kementan 'masak mesti diinjak' agar menjalankan rekomendasi anggota Komisi IV DPR.

"Saya itu udah capek, makanya saya datang terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera itu bebal. Kita di sini mau memperbaiki, Pak, sama-sama, kita mitra, diomongin baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masak mesti diinjek," kata Riezky.

Selain itu, legislator yang menamatkan pendidikan S1 di STHB Bandung, Jawa Barat; dan S2 di Universitas Padjajaran ini memberikan poin-poin tentang program Kementan yang dipersoalkan dalam rapat pada 8 Juni itu.

Berikut ini poin-poinnya:

1. Rapat tersebut tujuannya membahas RKA/RKP 2023, di mana seharusnya ada Rincian Output (RO) dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan supaya kita bisa memahami program sesuai dengan kebutuhan negara dalam sektor pertanian pada 2023. Dengan kata lain agar programnya sustain.

2. Kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah di dalam tahap yang harus segera diambil langkah, di mana beberapa waktu lalu kami diinfokan bahwa Kementan sudah ke Brasil dalam rangka mencari vaksinasi (terkonfirmasi di rapat melalui penjelasan Dirjen PKH). Sedangkan pada awal PMK merebak kita sudah mengingatkan untuk segera mengantisipasi yang sudah terjangkit dan mencegah yang belum agar tidak meluas.

3. Rapat sebelumnya kami sudah meminta agar menyerahkan data evaluasi program food estate (kawasan sentra produksi pangan) yang dijalankan oleh Kementan dari 2021 dan 2022, tujuannya adalah agar menjadi parameter antara program yang dijalankan dan hasil produksi dari program tersebut apakah tercapai targetnya atau tidak. Karena, berdasarkan IHPS II 2021 terdapat temuan pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan food estate. Salah satu contoh anggaran yang kita minta penjelasan di salah satu Direktorat Jenderal sebesar Rp 800 M itu output-nya apa.

4. Saya secara pribadi, dari awal memang mempertanyakan program ini karena penentuan locus (lokasi) tidak melalui feasibility study dan tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terkhusus mengenai Kawasan Sentra Produksi Pangan.

5. Apabila di Kementerian Pertanian serius dan sigap dalam mengantisipasi dan mencegah PMK dengan membongkar anggaran yang masih bisa digeser, langkah konkret dan roadmap-nya jelas, maka tidak akan hampir seluruh wilayah sudah terpapar hari ini. Mungkin ini juga kenapa muncul Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan dengan melibatkan BNPB.

 

Diposting 05-07-2022.

Dia dalam berita ini...

Riezky Aprilia

Anggota DPR-RI 2019-2024
Sumatera Selatan 1