Kalangan DPR RI mendesak Pemerintah segera menyelamatkan nasib para petani sawit dan produsen Crude Palm Oil atau CPO dari kondisi mengkhawatirkan saat ini. Diketahui, para petani sawit hingga produsen CPO berada dalam kondisi mengkhawatirkan imbas pandemi COVID-19.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu yang memutuskan untuk menyetop larangan ekspor CPO. Tentu saja larangan ekspor CPO tersebut berdampak cukup serius terhadap petani sawit bahkan usaha mereka terancam gulung tikar.
“Selama pandemi COVID-19 semua sektor turun drastis hanya sektor pertanian dan perkebunan yang bertahan bahkan meningkat dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Utamanya sektor perkebunan sawit masih segar dalam ingatan kita sawit menjadi favorit bahkan Menkeu Sri Mulyani juga mengakui,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto kepada wartawan, Jumat,(17/6/2022).
Sekalipun ekspor dibuka, lanjut dia, tentu tidak semudah dibayangkan sebelumnya karena produsen CPO cukup banyak sementara yang punya izin ekspor sedikit tentu terjadi antrian selain kuota ekspor dibatasi.
"Disisi lain produsen CPO punya stok banyak dan tidak bisa disimpan lama tentu hukum pasar berlaku dalam persoalan ini,” tegas Bambang.
Bambang mengakui, akibat lambatnya penyerapan CPO saat ini membuat harga sawit makin merosot tajam. Hal ini, kata dia, akan membuat perusahaan besar swasta (PBS) dan petani sawit bangkrut.
Bambang mengungkapkan, akan ada banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaaanya. Bambang menegaskan, selama ini perkebunan sawit merupakan penggerak ekonomi daerah yang kontribusinya cukup signifikan.
“Padahal sektor perkebunan sawit selama ini merupakan penggerak ekonomi Daerah yang potensial, mencermati nilai sawit yang potensial bagi negara, pemerintah harus mengambil langkah cepat dan strategis selamatkan PBS dan petani sawit, tenaga kerja juga penerimaan negara,” pungkas dia.
