Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

DPR Minta Pemerintah Upayakan Vaksin Halal Bagi Para Pemudik

sumber berita , 04-04-2022

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto menyatakan, negara mempunyai tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19. Saat ini, ketika memasuki tahap vaksin booster, maka sepatutnya seluruh rakyat Indonesia juga mengikuti penggunaan vaksin booster.

Permintaan akan penggunaan vaksin halal, menurutnya juga harus didengarkan oleh pemerintah. Sebab saat ini sudah ada banyak pilihan vaksin dan kondisinya sudah tidak mendesak sebagaimana pada awal-awal pandemi Covid-19.

“Negara ini punya tugas untuk melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” kata Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Edy menekankan demikian usai Komisi IX DPR menerima audiensi dari Pengurus Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Indonesia, Pengurus DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Pengurus Himpunan Tenaga Kesehatan Non ASN Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Politikus PDIP ini menyatakan, keselamatan rakyat Indonesia merupakan hal utama yang ditekankan pemerintah pada vaksinasi booster. Apalagi, terbukti dengan mengikuti vaksin booster maka resiko terkena Covid-19 itu rendah sekali. Artinya semakin banyak rakyat yang sudah booster semakin bagus untuk mereka.

“Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apapun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster,” jelas Edy.

Edy mendukung kebijakan pemerintah bahwa mereka yang akan mudik lebaran 2022 harus mengikuti vaksin booster. Termasuk kebijakan terbaru untuk pemudik yang menggunakan pesawat terbang, dimana jika belum booster maka harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test.

Untuk penggunaan vaksin halal sebagaimana mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan pada Kamis 31 Maret 2022, Edy Wuryanto menegaskan permintaan umat Islam itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan, sepatutnya pemerintah mengupayakan penggunaan vaksin halal. Namun harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas vaksin yang ada.

“Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal,” ungkap Edy.

Edy Wuryanto menambahkan bahwa saat ini posisi pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan. Namun, karena semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

“Negara ini harus menjamin bahwa semua vaksin itu halal, jika itu memungkinkan dan pilihannya ada. Kalau pilihannya adanya, harus halal dong. Tapi kalau tidak ada pilihan, demi keselamatan ya seadanya,” papar Edy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah menambahkan, permintaan umat Islam akan penggunaan vaksin merupakan tuntutan yang sangat wajar. Namun karena kondisi saat ini serba mendesak maka penggunaan vaksin apapun masih bisa diterima.

“Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal. Tapi kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar bisa digunakan vaksin dari produk apapun,” ucapnya.

Dia mencontohkan, pada tahap awal pandemi, kebutuhan akan obat insulin sangat besar dan pada saat itu tidak ada pilihan sama sekali. Disinggung pula tujuan vaksin adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok hingga 70 persen.

“Herd immunity itu sudah terjadi belum? Ini dulu disimpulkan. Kalau sudah terjadi, saya kira ini sudah hal biasa. Maka saya kira pilihan vaksin halal menjadi sebuah pilihan dimana mayoritas beragama Islam,” paparnya.

“Saya kira DPR sebagai representasi rakyat harus mengakomodir kepentingan rakyat banyak, kalau itu dimungkinkan. Itu kan kebutuhan dasar manusia juga, bahwa dia aman nyaman dari sisi religinya,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia mengatakan akan mengupayakan semaksimal mungkin dan menegaskan akan meninjau kembali supaya masyarakat muslim mendapatkan haknya memperoleh vaksin halal.

“Untuk vaksin lain yang statusnya sudah halal kami sampaikan tadi, kami akan meninjau kembali. Karena intinya pada tahun 2022 ini kecuali vaksin merah putih tidak ada di perencanaan pembelian vaksin baru,” pungkasnya.

Diposting 05-04-2022.

Dia dalam berita ini...

Edy Wuryanto

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Tengah 3