Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang D. Fararez menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendorong perdamaian. Serta ia juga menyampaikan pentingnya pemerataan vaksin untuk mempercepat pemulihan dari pandemi.
Hal itu disampaikan Gilang dalam sesi laporan aksi, Special Accountability segment of the General Debate: Follow-up actions by Members on IPU resolutions and other decisions di Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang berlangsung di Bali International Convention Center, Bali, Rabu (23/2/2022).
"Kami laporkan bahwa sejalan dengan semangat demokrasi dalam Deklarasi Madrid tentang keseteraan vaksin, kami tanpa henti mendukung upaya pemerintah untuk memastikan akses, vaksin yang aman efektif dan terjangkau," kata Gilang.
Pemerataan vaksin merupakan salah satu resolusi yang disepakati bersama oleh negara - negara IPU. Dia mengatakan, Indonesia akan tetap menyuarakan pemerataan vaksin. Mengingat, vaksinasi akan mendorong pemulihan ekonomi dunia secara bersama-sama.
Selain itu, menurut Gilang, dalam Sidang IPU di Madrid lalu, Indonesia menyuarakan emergency item terkait Myanmar dan Palestina. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih berkomitmen untuk mendorong solusi krisis politik di Myanmar yang telah meningkat menjadi krisis multidimensi.
"Terkait masalah Palestina, sampai saat ini kami tanpa henti mendorong komunitas internasional untuk menyerukan solusi dua negara berdasarkan paramater yang disepakati secara internasional," sambungnya.
Dia menambahkan, DPR RI juga berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang dikedepankan melalui open parliament.
Bahkan, di saat pandemi DPR RI terus berupaya membuka akses informasi kepada publik dengan memanfaatkan layanan digital dan berbagai platform live streaming. Hal ini dilakukan agar proses pengawasan tetap berjalan dengan baik, tidak terhalang oleh kebijakan kesehatan yang restriktif akibat pandemi.
"Kami juga meningkatkan pelayanan publik untuk menjaga inklusivitas, untuk menjamin setiap orang memiliki kesempatan berpartisipasi dalam proses pembuatan legislasi," imbuhnya.
