Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan konflik dan perselisihan tidak akan menyelesaikan masalah, untuk itu kolaborasi antar negara demi mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif sangat penting. Maka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 kali ini akan membuka potensi kolaborasi penanganan krisis dunia.
“Berbagai permasalahan global membutuhkan solusi bersama. Solidaritas dan kerja sama menjadi kata kunci yang mewarnai semangat kerja delegasi IPU sepanjang minggu ini. Kami ingin negara-negara pulih bersama dan kuat bersama,” ucap Puan Maharani dalam pembukaan Sidang IPU ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).
Membahas berbagai aspek dalam setiap serangkaian sidang, sebagai tuan rumah, DPR RI bekerja sama dengan parlemen penjuru dunia mencari solusi dengan mengutamakan prinsip demokrasi. Di antaranya, konflik geopolitik yang mengabaikan hukum internasional, pemerataan vaksin global, hingga kemitraan dengan bentuk dukungan pendanaan, teknologi, dan SDM.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PDIP itu berharap IPU ke-144 dapat mempercepat pemulihan global dengan merancang arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Penyelenggaraan IPU kali ini, ia bilang, bisa menjadi sejarah yang berdampak nyata bagi seluruh dunia.
Di mana, peran parlemen mampu menjadi penghubung aspirasi konstituen, nasional, dengan kebijakan luar negeri sekaligus melahirkan kesepakatan internasional yang didukungan oleh komitmen dalam negeri. “Partisipasi aktif merefleksikan komitmen kepada dunia yang lebih baik pasca Covid-19. Ini hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong dan kita memperkuat kerja sama internasional," urai Puan.
Sebagai informasi, Sidang IPU dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pachecho, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, beserta 115 negara dengan total delegasi parlemen negara sebanyak 1000 orang dan Ketua Parlemen Anggota IPU sebesar 33 orang. Selain itu, turut mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Lembaga Tinggi Negara.
