Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Pulihkan Pembelajaran, Sekolah Boleh Pilih Kurikulum Yang Pas

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyoroti Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Kurikulum ini dinilai memiliki pendekatan holistik atau menyeluruh. Penerapannya juga menyesuaikan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Soal tudingan Kurikulum Merdeka melupakan konten lokal, Fikri menegaskan, itu tidak benar. Sebab, bahasa daerah tetap mendapatkan porsi.

“Intinya, semangatnya adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing,” ujar Fikri dalam keteranganya, kemarin.

Selain itu, Fikri meminta Kemendikbudristek memberikan kemerdekaan ke sekolah untuk menjalankan kurikulum. Sebab, kondisi pandemi saat ini membuat kondisi pendidikan tanah air menjadi tidak menentu. Pembelajaran kadang dilaksanakan secara jarak jauh, di Ruangan atau secara kombinasi (hybrid).

Pemangku kepentingan pendidikan, lanjutnya, bisa menjalankan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Apalagi saat ini masih dalam fase pemulihan pembelajaran. Semua kurikulum masih bisa dilakukan dan tidak perlu ada ketentuan rigid, harus dipaksa ikuti kurikulum tertentu.

Pemangku kepentingan pendidikan juga diperbolehkan memilih metode kurikulum. Dalam hal ini, bisa mengguna­kan kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum prototipe, atau kurikulum merdeka.

“Yang terpenting pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 harus terus berjalan. Semua bisa dilakukan,” kata dia.

Fikri mewanti-wanti Pemerintah agar tidak pilih-pilih saat memberikan bantuan. Karena bantuan harus menyeluruh, baik yang menerapkan Kurikulum Merdeka atau bukan.

“Jangan sampai yang menggunakan Kurikulum Merdeka saja yang nantinya mendapatkan bantuan,” kata dia.

Sementara, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Hafidz Muksin mengatakan, Kurikulum Merdeka akan dilanjutkan dengan kebijakan merdeka belajar episode 17. Yaitu, tentang revitalisasi bahasa daerah.

Artinya, kebijakan itu menandakan bahasa daerah menjadi hal yang penting. Apalagi, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, ada 11 bahasa daerah yang terancam punah.

“Menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah juga meningkatkan nilai dan kemudahan siswa saat di kelas,” ujar Hafidz dalam keterangannya, kemarin.

Selain bahasa daerah, lanjut Hafidz penguatan juga dilakukan dalam hal literasi. Kurikulum Merdeka diharapkan bisa meningkatkan literasi dan daya baca siswa. Sebab, kemampuan literasi anak-anak Indonesia jauh dari negara tetangga.

“Maka dari itu, kurikulum merdeka diharapkan bisa meningkatkan kemanfaatan dalam membaca buku,” harapnya.

Diposting 09-03-2022.

Dia dalam berita ini...

Abdul Fikri Faqih

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Tengah 9