Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya memilih sosok dari luar partai politik untuk mengisi jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan partainya mendukung pilihan Jokowi.
"Iya memang sesuai Undang-undang presiden memiliki waktu dua bulan untuk memilih Kepala Otorita IKN, siapapun figurnya itu tergantung dari presiden, karena hak prerogatif dimiliki presiden, apakah partai-non partai, apakah dirangkap menteri atau tidak dirangkap menteri semua kewenangan presiden," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (22/2/2022) malam.
Anggota Komisi II DPR ini mengatakan PPP hanya memberi masukan kepada Jokowi. dia menekankan seluruh keputusan tetap berada di tangan Jokowi.
"Kami hanya sampaikan opsi-opsi menurut UU karena IKN itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah khusus setingkat kementerian, kalau kemudian presiden memilih kalangan non partai itu memang hak prerogatif beliau yang dimiliki," ucapnya.
Meski begitu, Awiek berpesan agar Jokowi memperhatikan betul-betul kualitas figur yang akan dipilih nantinya. "Tentu terpenting kualitas dari calon yang diusung, yang dianggap mampu memimpin Badan Otorita IKN," imbuhnya.
Jokowi sebelumnya memastikan kepala otorita IKN segera diumumkan. Pelantikan bakal digelar dalam waktu dekat.
"Ya mungkin, mungkin ini, minggu-minggu depan juga. Mungkin minggu-minggu depan akan kita lantik," kata Jokowi kepada wartawan, usai acara peresmian NasDem Tower, Selasa (22/2).
Jokowi tidak menyebut kriteria kepala otorita tersebut. Dia menegaskan kepala otorita akan berasal dari nonparpol. "Nonparpol," ujarnya.
Jokowi sendiri resmi menandatangani UU IKN pada Selasa (15/2). Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.