Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar Direksi BUMN tak usah melakukan rapat dengan DPR. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Fahri Hamzah juga pernah memanggil BUMN saat masih menjadi anggota DPR.
"Bang Fahri Hamzah itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Bang Fahri Hamzah itu kan pernah jadi anggota DPR, bahkan pernah menjadi anggota Komisi VI DPR RI, yang dulu kerjanya itu Bang Fahri juga suka memanggil direksi-direksi BUMN, itu kerja Bang Fahri sebelum dia di Komisi III," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).
"Tahun 2019-2014, jadi, Bang Fahri juga pernah menjadi anggota Komisi VI, pernah manggil BUMN-BUMN, masak Bang Fahri lupa?" lanjutnya.
Andre pun heran saat Fahri Hamzah mengusulkan agar rapat Direksi BUMN dan DPR ditiadakan. Menurut Andre, rapat itu sebagai fungsi pengawasan DPR.
"Jadi kok sekarang setelah Bang Fahri nggak jadi anggota DPR RI melarang anggota DPR RI memanggil BUMN? Ini kan pemanggilan itu dalam rangka fungsi pengawasan," kata Andre.
Andre kemudian mencontohkan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi VI DPR kepada BUMN itu. Salah satunya membantu menyelamatkan BUMN yang bermasalah.
"Contoh nih saya kasih tahu Bang Fahri, sekarang banyak BUMN bermasalah, BUMN yang secara teknikal bangkrut, sekarang Komisi VI memanggil dalam rangka fungsi pengawasan dan juga memberikan dukungan politik bagaimana BUMN-BUMN yang sekarang secara teknikal bangkrut itu bisa bangkit dan pulih kembali," katanya.
Lebih lanjut, Andre menyebut dalam rangka membantu BUMN itu membentuk panitia kerja (panja). Pembentukan panja itu salah satunya untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia.
"Contoh Waskita, baru kemarin kita rapat dan Dirut Waskita Karya untuk membantu bagaimana proses Waskita Karya itu bangkit dan pulih kembali. Lalu yang kedua kita barusan saja, kemarin, juga Komisi VI membentuk Panja Penyelamatan Garuda, untuk apa tujuannya? Untuk melakukan fungsi pengawasan kita dan membantu Garuda bisa kembali pulih dan melakukan fungsi pengawasan dalam proses-proses penyelamatan Garuda," sebutnya.
Selain itu, Andre menjelaskan alasan Komisi VI tidak memanggil Komisaris BUMN. Menurutnya, yang memahami persoalan BUMN adalah direksi.
"Dan kita tidak pernah memanggil komisaris, karena komisaris itu fungsinya tidak menjalankan organisasi perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan perusahaan secara detail tentu kami mengundang direksi, karena direksinya sehari-hari bekerja mengurus perusahaan," sebutnya.
Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (15/2). Fahri menilai rapat dengan BUMN di DPR justru membuat pejabat perusahaan 'pelat merah' itu jadi bermental politik, yang berimbas rusaknya profesionalisme direksinya.
"Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!" kata Fahri Hamzah.
Fahri mengusulkan agar rapat komisi atau badan di DPR dihentikan saja. Sebab, sebut dia, terlalu banyak efek buruknya untuk BUMN.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yang bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujarnya.
