Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti serapan tenaga kerja yang masih sangat kecil, tidak sebanding dengan kenaikan ekspor dan investasi. Ia menghitung kenaikan penyerapan tenaga kerja yang disampaikan Kementerian Perindustrian sebesar 1,2 juta, atau sebesar 6 persen, padahal ada kenaikan ekspor dan investasi. Ratna mendorong Kemenperin segera menemukan skema, strategi atau formulasi yang baru. 

“Sehingga bisa equal antara kenaikan ekspor investasi dengan nilai penyerapan tenaga kerja. Sehingga akan lebih bermanfaat untuk masyarakat secara umum,” ujar Ratna dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi. Ia mengatakan bahwa harus ada link and match antar kementerian/lembaga untuk menyelesaikan persoalan pengangguran ini. “Sampai ada Gubernur (yang mengatakan, red) SMK, Kejuruan bubarkan saja, karena menjadi penyumbang pengangguran terbanyak. Ini karena link and match yang tidak ada koordinasi antar kementerian," ujar Hasan.

Sejatinya, lanjut Hasan, SMK sangat luar biasa. Tapi karena tidak ada pendampingan atau koordinasi antara Kemendikbudristek, Kemenperin dan Kementarian Koperasi dan UKM, jadi akhirnya disimpulkan (lulusan) SMK ini hanya penyumbang pengangguran. “Nah peta jalan ini harus terkoneksi dengan pendidikan kita, jadi kerja besar, dan masih panjang Pak,” pungkasnya.