Berita Anggota Parlemen

Tunda Rapat Soal Evaluasi Anggaran, Komisi VIII Persoalkan Ungkapan Menag Soal Hubungan Suami Istri

Komisi VIII DPR menunda rapat pembahasan evaluasi program dan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2021. Gara-garanya, ungkapan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengibaratkan kemitraan seperti hubungan suami istri dianggap tidak pas.

Persoalan ini pertama kali diungkap oleh Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis. Politisi Fraksi PKS ini mengatakan, hubungan yang terjalin antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag adalah mitra. Namun ungkapan ini menjadi tidak pas dan terkesan melecehkan ketika hubungan Komisi VIII DPR dan Kemenag diibaratkan seperti suami istri.

“Dia (Menteri Yaqut) mencontohkan kemitraan itu seperti dengan istri. Kalau istrinya bawel, tidak dikasih. Tapi kalau dia baik-baik sama saya, yang halal bahkan makruh pun saya kasih. Ini menurut saya serius juga merupakan pelecehan kepada DPR,” kata Iskan di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Iskan tidak tahu persis dalih Menteri Yaqut melontarkan argumen tersebut. Namun, hal itu sangat fatal dan tidak pantas dilontarkan seorang menteri kepada mitra kerja. Sebagai lembaga negara, DPR bertugas mengawasi kinerja mitra dan juga memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. “Kalau kita ini dianggap harus bawel, kemudian tidak akan dikasih, berarti menekan kita dong,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta agar rapat kerja bersama para pejabat eselon I Kemenag ditunda. Ada baiknya Menteri Yaqut mengklarifikasi ucapannya sebelum rapat dilanjutkan. “Ini dituntaskan dulu. Kalau memang maksud menteri hanya bercanda, apakah DPR ini lembaga negara tempat candaan. Kedua, ini (ungkapan) tidak cocok,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII Sri Wulan menambahkan, ungkapan menteri soal istri ini memojokkan DPR seakan-akan Kemenag hanya mau menindaklanjuti aspirasi wakil rakyat jika tidak terlalu cerewet. Padahal, setiap aspirasi anggota sudah tentu berdasar realitas di lapangan. Ada ketidakterbukaan dari Kemenag atas setiap masukan dewan.

“Ini juga yang memang harus pak Menteri sampaikan kepada kita penjelasan apa maksud semuanya,” tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridha juga menyesalkan ungkapan Menteri Yaqut yang tidak pada porsinya. Ungkapan itu bisa multitafsir. Dan bisa jadi, hubungan suami istri ini adalah hubungan antara dua insan yang berbeda, apakah Kementerian sebagai suami dan Komisi VIII sebagai istri.

“Kalau kemudian diartikan, kalau istrinya cerewet untuk hal yang baik, maka itu harus diberikan. Kalau istri kemudian cerewet kepada suaminya untuk kemudian dia tidak tergelincir kepada hal-hal yang tidak benar, itu baik buat saya,” katanya.

Cerewetnya istri ini, lanjutnya, kemudian diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, ungkapan ini jelas sangat keliru. Istri tentu berupaya agar mengarahkan suaminya menempuh jalan yang benar walau sebagai konsekuensinya, belanja sang istri tidak diberikan. Toh seorang istri dalam kondisi apa pun, harus berbakti kepada suami.

“Tetapi tidak bisa juga diartikan seperti itu. Kita ini mitra. Dan yang kita minta itu bukan untuk kepentingan pribadi kita,” tegasnya.

Diposting 27-01-2022.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Sri Wulan

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Tengah 3

Muhammad Ali Ridha

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 11

Yaqut Cholil Qoumas

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Tengah 10

Iskan Qolba Lubis

Anggota DPR-RI 2019-2024
Sumatera Utara 2