Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Perhatikan Masukan Para Ahli Pendidikan, Jangan Ganti Menteri Ganti Juga Kurikulum

Kurikulum pendidikan menjadi pijakan Pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia. Apalagi, sektor pendidikan saat ini masih tertinggal dari negara-negara lain, termasuk dalam hal pendidikan karakter.

Karena itu, anggota Komisi X DPR Djohar Arifin mengajak penyusunan kurikulum ini memperhatikan masukan dari para pakar dan ahli. Sehingga kurikulum pendidikan yang ada kelak tetap utuh, siapa pun menterinya.

“Tolonglah, jangan tukar menteri, tukar kurikulum. Jadikanlah kurikulum sebagai kurikulum negara,” kata Djohar dalam rapat Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Himpunan Pengusaha Pribumi dan sejumlah stakeholder di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Politisi senior Fraksi Gerindra ini mendengar informasi bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sulit mendengar masukan. Timnya juga terkesan jalan sendiri.

Dia lalu menyentil Keputusan Mendikbudristek soal pengangkatan guru besar. Keputusan menteri tersebut terbilang lucu karena pengangkatan guru besar atau profesor kehormatan dengan masa berlaku tiga tahun.

Padahal jabatan profesor ini merupakan jabatan akademik. “OK lah kalau Doktor Honoris Causa. Tapi profesor itu jabatan akademik. Jadi seperti main-main ini pendidikan kita,” ujarnya, prihatin.

Djohar bilang, tantangan ke depan semakin berat sehingga perlu kesiapan luar biasa untuk menghadapinya.

“Saya khawatir hanya Jakarta dan kota-kota besar saja yang siswanya siap. Di luar daerah tidak siap menghadapi zaman yang luar biasa kemajuannya,” jelasnya.

Apalagi, sambung dia, kemajuan teknologi saat sudah memasuki 5,0. Sehingga nantinya karyawan seperti pegawai pos, teller bank sudah tidak diperlukan lagi. Sehingga, kurikulum kudu menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan zaman dan kemajuan teknologi ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Tetap Pelatihan dan Ketenagakerjaan Kadin Dasril Rangkuti menuturkan kondisi tidak nyambungnya kebutuhan dunia industri dengan dunia pendidikan saat ini.

Peraturan Presiden (Perpres) terkait pendidikan vokasi diharapkan dapat segera disahkan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Mudah-mudahan Kadin ke depan diajak juga duduk bersama,” kata Dasril.

Dasril mengaku, selama ini Kadin hanya diundang sebagai pembicara oleh dunia pendidikan. Dengan hadirnya Perpres ini, Kadin dapat disertakan dari awal dalam menentukan kebijakan di sektor pendidikan terutama di pendidikan vokasi. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak pihak yang belum paham soal pendidikan vokasi tersebut.

“Karena pendidikan kita kan ada SMK negeri dan swasta, perguruan tinggi juga demikian. Perhatian pemerintah masih terfokus ke negeri, swasta ini yang perlu kita prioritaskan juga kebersamaan tentang pendidikan vokasi ini,” jelasnya.

Dasril mengingatkan guru dan dosen saat ini sebagian besar belum pernah bekerja di industri. Sementara kurikulum dan materi yang mereka ajarkan tidak nyambung dengan dunia usaha dan industri. Inilah yang melatari banyak lulusan pendidikan tidak terserap di dunia industri.

“Dalam penyusunan kurikulum itu, industri ikut dilibatkan dong. Jangan bikin kurikulum, waktu finishing-nya baru undang industri. Kita kan nggak bisa lagi beri masukan, sudah menjadi kurikulum, silabi dan materi ajar. Ini yang terjadi selama ini, sudah bertahun-tahun,” ujarnya.

Terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, lanjutnya, ada dua hal, yakni magang antarkampus dan magang ke industri. Kalau magang antarkampus, mahasiswa bisa memilih program studinya dengan universitas atau sekolah tinggi yang lain.

Begitu juga dengan pendidikan vokasinya. Namun, hal ini berbeda jika dikaitkan dengan magang di industri.

“Magang di industri itu harus dibekali sejak awal baru bisa magang. Bukan diberikan saat sudah MoU (Memorandum of Understanding) dengan industri langsung magang. Kami di industri juga bingung. Kalau tidak diterima susah juga,” ujarnya.

Diposting 19-01-2022.

Dia dalam berita ini...

Djohar Arifin Husin

Anggota DPR-RI 2019-2024
Sumatera Utara 3