Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri acara puncak hari jadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-49 secara virtual. Dia mengapresiasi kiprah PDIP dalam membangun Indonesia.
Bamsoet mengulas selain sukses mengantarkan Indonesia menuju reformasi, PDIP juga banyak mencatatkan sejarah dalam politik Indonesia. Salah satunya, melahirkan presiden perempuan pertama, yakni Megawati Soekarno Putri dan terkini Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua parlemen.
"Bahkan PDI Perjuangan juga sukses mengantarkan 'warga biasa' menjadi presiden, yakni Presiden Joko Widodo. Menjadikan politik kebangsaan semakin inklusif, tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, karena buktinya siapa pun bisa menjadi pemimpin bangsa dengan syarat memiliki rekam jejak yang kompeten," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (11/1/2022).
Dalam peringatan HUT ke-49, PDI Perjuangan mengangkat tema 'Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya'. Menurut Bamsoet, tema tersebut sejalan dengan langkah PDIP yang aktif mengobarkan semangat nasionalisme serta konsisten mengkampanyekan semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menuntut semua pihak untuk peduli terhadap satu sama lain.
"Berkat semangat nasionalisme dan gotong royong, Indonesia berhasil menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Termasuk sukses mengantisipasi pandemi COVID-19 tidak menjadi krisis multidimensi seperti krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan menjurus kepada krisis politik dan krisis kebangsaan," urai Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan dalam proses pembangunan bangsa, PDIP termasuk partai politik pertama yang mengingatkan pentingnya Indonesia memiliki Haluan Negara. Hal itu, kata Bamsoet, disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada Januari 2016, lalu ditegaskan kembali saat pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019.
"Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Haluan Negara berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Oleh Presiden Soeharto diteruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Sehingga dapat dirasakan tidak adanya kepastian bahtera Indonesia ini akan dibawa kemana, karena setiap pergantian pemimpin berganti pula haluannya," papar Bamsoet.
"Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk kembali memiliki Haluan Negara, yang kini oleh MPR RI sedang dibahas dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," pungkasnya.
