Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan dapat lebih dioptimalkan untuk program untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama masyarakat sekitar pantai. Menurut Akmal, negara mesti optimal dalam memanfaatkan sumber daya ikan sebagai bagian dari sumber daya alam terutama perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.
"Saat ini, industri kelautan termasuk perikanan tangkap sangat besar kontribusinya pada PNBP. Namun demikian, hingga saat ini belum optimal dan masih banyak juga pelaku praktik ilegal atau kerap disebut illegal fishing yang ujungnya sangat merugikan negara," tutur Akmal dalam siaran persnya, Senin (10/1/2022).
Politisi PKS ini menyampaikan, langkah pemerintah untuk mengevaluasi sistem kontrak penangkapan berjangka 15 tahun untuk industri perikanan dalam negeri sudah tepat. Karena potensi praktek penangkapan ikan ilegal sangat besar peluangnya apalagi bila di topang dengan penanaman modal asing. Salah satu bentuknya memang berupa tidak ada pelaporan, bergerak tanpa aturan hingga mencari-cari celah untuk melanggar.
"Saya berharap, dengan target tahun 2022, PNBP sektor perikanan dapat tercapai hingga Rp1,5 triliun dan tahun 2023 dapat mencapai Rp4 triliun. Namun demikian, saya meminta agar ada peningkatan program yang bertujuan semakin memajukan masyarakat perikanan terutama yang masih di bawah garis kemiskinan. Program ini sangat penting karena selain memang APBN KKP paling kecil di antara kementerian mitra komisi IV DPR, juga sangat membantu mengurangi gini rasio pada masyarakat perikanan," urai Akmal.
Akmal menjelaskan bahwa kebijakan terukur pada penangkapan ikan di sekitar perairan Indonesia mesti digarap sangat serius. Kebijakan ini juga termasuk pada pengelolaan perikanan Negara Indonesia. Dengan bentangan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya potensi sumberdaya kelautannya namun belum teroptimalisasi dengan adil dan merata pada rakyatnya. Ini dapat ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat sekitar pantai yang tidak atau belum sejahtera.
"Saya sebagai putra kelahiran Bone dapat merasakan kehidupan masyarakat pantai atau masyarakat sekitar laut perlu perbaikan dari sisi kesejahteraan. Potensi Sumber Daya Alam ini mesti dapat dioptimalkan, dibesarkan demi kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945," tutup legislator dapil Sulawesi Selatan II ini.
