Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri menjadi lembaga yang dipercaya publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan, 80,2 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut kita apresiasi. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, Jenderal Listyo terus melakukan terobosan dalam meningkatkan profesionalisme Polri dengan mengusung visi transformasi menjadikan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan)," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, di Jakarta, Rabu (8/12).
Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, tingkat kepercayaan masyarakat yang mencapai 80,2 persen merupakan capaian tertinggi Polri selama 10 tahun terakhir. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan secara tatap muka pada 2-6 November 2021 dengan metode multistage random sampling dan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei memiliki margin error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Berdasarkan data sejak 2014 hingga 2021 tren kepercayaan publik terhadap Polri cenderung meningkat. Di 2014, kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 persen, 2015 sebesar 68,6 persen, 2016 sebesar 73,2 persen dan tahun 2017 sebesar 76,5 persen. Kemudian, pada 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, 2020 sebesar 72 persen, serta 2021 mencapai 80,2 persen," papar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menilai, keberhasilan Polri mendapatkan kepercayaan publik tertinggi tidak lepas dari keberanian Kapolri menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Termasuk, gebrakan mengakomodir 57 karyawan KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, menjadi ASN Polri.
"Sejak 2013 hingga 2020, Polri terus meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama delapan tahun berturut, Polri mampu menjalankan tertib administrasi dan tertib anggaran dalam mengelola uang rakyat," jelas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, Polri juga semakin maju dalam penerapan teknologi. Misalnya, membuat pelayanan perpanjangan SIM secara online melalui aplikasi SINAR (Sim Online Nasional Presisi), pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online, ataupun penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online.
"Fasilitas tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/e-TLE) juga terus diperbanyak. Setidaknya, hingga akhir Maret 2021, sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda. Tahap berikutnya Polri akan menambah titik e-TLE di 13 Polda lainnya. Penerapan tilang elektronik ini diyakini mampu membuat masyarakat tertib administrasi," pungkas Bamsoet.
