Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily mengatakan Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya memfokuskan pada antisipasi penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam. Akhir-akhir ini Indonesia diterpa bencana akibat perubahan iklim yang mengakibatkan banjir, kerusakan lingkungan, hingga pandemi Covid-19. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), selama 10 tahun terakhir bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Sementara berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2020, Sumut memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 145.18 (tinggi), dimana indeks risiko bencana di Sumut berada pada urutan ke-16 se-Indonesia. Dalam kaitan itulah, Komisi VIII DPR RI ingin memperoleh berbagai informasi dan masukan terkait kondisi saat ini dan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sumut dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, baik bencana alam dan bencana non-alam yaitu ancaman Covid-19 gelombang ketiga serta perubahan iklim.
“Hal yang menjadi perhatian utama kami dalam Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara pada hari ini, kami melihat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana, tata kelola penyelenggaraan dan penanggulangan bencana yang terus harus terus ditingkatkan dan disinergikan, masalah koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara pusat dan daerah masih belum optimal, juga pembangunan yang mengabaikan aspek resiko bencana, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, yang menyebabkan kebutuhan lahan dan eksploitasi lahan semakin tinggi,” ungkap Ace dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (10/11/2021).
Politisi Partai Golkar ini berharap dengan kehadiran Komisi VIII DPR RI ke Sumut ini dapat memperoleh berbagai informasi dan masukan berharga guna perbaikan kebijakan ke depan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan masker dari BNPB. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada jajaran Pemprov Sumut untuk disalurkan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas.
