Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap potensi gelombang ketiga, mengingat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara. Ia meminta agar upaya pengendalian pandemi ini berada di tangan pemerintah dan pemerintah tidak membuat kebijakan syarat perjalanan yang berubah-ubah. Inkonsisten kebijakan itu dinilai Netty hanya akan membingungkan masyarakat.
Netty mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Direktur Utama PT Biofarma, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
“Kasus peningkatan Covid-19 di beberapa negara baik Eropa maupun Asia Tengah menjadi sinyal untuk kita meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Pemerintah terkesan tidak membuat perencanaan yang matang sebelum membuat kebijakan. Padahal dalam upaya pengendalian pandemi tidak hanya menjadi tugas masyarakat, melainkan menjadi peran pemerintah,” tegas Netty.
Politisi PKS itu mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah varian baru SAR CoV-2 agar tidak masuk ke wilayah Indonesia ialah pengetatan di seluruh pintu masuk negara. Pasalnya berdasarkan informasi yang diterimanya kasus positif di pintu masuk masih mengkhawatirkan.
“Di Bandara Soekarno Hatta tedapat 9000 kasus positif, di Bandara Juanda kurang lebih terdapat 3.600 kasus positif dan di Batam terdapat 2.230 kasus positif. Ini merupakan data yang mengkhawatirkan. Pemerintah perlu mengantisipasi atau mengatasi kelemahan sistem transportasi,” katanya, seraya meminta pemerintah melakukan pembatasan jumlah pendatang dari luar negeri dalam rangka perlindungan keselamatan Indonesia.
