Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja dan kualitas pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) kepada masyarakat yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Anggota Komisi II DPR RI Yacobus Jacki Uly bahkan menilai, sistem administrasi kependudukan di kota tersebut, sudah lebih siap dibandingkan di beberapa daerah lainnya.
“Sistem administrasi kependudukan di sini sudah lebih siap dibandingkan di daerah-daerah yang sudah saya kunjungi di beberapa tempat. Karena mereka (Pemkot Bekasi) sudah bisa mengantisipasi mana-mana saja yang akan memungkinkan terjadinya keterlambatan pelayanan,” ujar Jacky saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan Implementasi KTP Elektronik ke Pemkot Bekasi, Senin (4/10/2021).
Menurut Politisi Fraksi NasDem tersebut, percepatan pengelolaan basis data kependudukan di Kota Bekasi tersebut dapat menjadi acuan (benchmark) bagi daerah lain. Sehingga, menurutnya, Pemkot Bekasi dapat menjadi ‘konsultan’ bagi perbaikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan terintegrasi.
“Misalnya, ada satu daerah yang merasa kurang (dalam hal pelayanan e-KTP), kenapa tidak kita gunakan Bekasi sebagai konsultan sehingga semua percepatan terjadi. Bekasi bisa menjadi benchmark. Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi ada semacam gap. Kenapa tidak Kabupaten Bogor belajar ke Bekasi?” kata Jacky seolah bertanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menambahkan, hampir 90 persen warga di Kota Bekasi sudah dilakukan perekaman untuk mendapatkan e-KTP. Bahkan, perekaman data tersebut sudah dilakukan kepada anak-anak muda usia 16 tahun. Sehingga, saat nanti mereka berusia 17 tahun sudah bisa menerima e-KTP. “Jadi artinya KTP-elektronik ini sudah bisa terlayani dengan baik,” apresiasi Doli.
Karena itu, Doli meminta kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan KTP-el di Kota Bekasi ini dapat dijadikan model terbaik untuk dilaksanakan di daerah lain yang masih butuh perbaikan.
“Karena Dinas Dukcapil itu garis koordinasinya bersifat semi vertikal, masih ada kaitannya dengan Ditjen Dukcapil di Kemendagri. Sehingga, saya minta supaya daerah-daerah yang masih semrawut bisa terakselerasi menyelesaikan permasalahan KTP-elektronik ini di masyarakatnya dengan menjadikan Bekasi sebagai model,” harap politisi Partai Golkar ini.
Disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Taufik Hidayat, bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya sebagai solusi terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan KTP-el di wilayah kerjanya. Dalam hal regulasi, misalnya, telah diterbitkan berbagai peraturan daerah yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, Pemkot Bekasi juga telah berupaya memangkas kendala jarak dalam pelayanan. Salah satunya melalui distribusi pelayanan di 12 Kecamatan dan Mall Pelayanan Publik sehingga pengurusan dokumen tidak memusat di Kantor Disdukcapil.
