Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para purnawirawan serta veteran dan keluarga yang ditinggalkan. Hal ini mengingat jasa dan perjuangan mereka dalam memperjuangkan, mempertahankan, sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia sangat besar.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, perhatian pemerintah terhadap para veteran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 serta perubahan-perubahannya.
"Secara garis besar, hak-hak veteran tersebut berupa tunjangan veteran (Tuvet) yang diberikan bervariasi sesuai dengan golongannya, dana kehormatan veteran (Dahor), dana bantuan kesehatan, tunjangan bagi janda, duda atau anak yatim veteran, serta santunan cacat, tunjangan cacat dan alat bantu untuk tubuh veteran," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Dalam acara pertemuan dengan para purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (28/9) kemarin, Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018, besaran tunjangan veteran dibagi dalam berbagai golongan. Misalnya, dana kehormatan sebesar Rp 938.000, janda, duda, atau yatim-piatu veteran pembela Rp 1.500.000, serta janda, duda, atau yatim-piatu veteran anumerta pejuang sebesar Rp 1.813.000
"Besarannya terbilang masih kecil, dibandingkan dengan jasa dan perjuangan mereka. Tidak berlebihan kiranya jika dalam tahun mendatang, pemerintah kembali menaikkan berbagai kebutuhan para veteran tersebut. Sehingga tidak ada lagi cerita para veteran harus sibuk bekerja serabutan di hari tuanya," tambah Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang veteran RI, ada hak-hak tertentu yang dapat diterima oleh veteran RI.
Lebih lanjut, hak-hak tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Menteri di bidangnya masing-masing yang meliputi keringanan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan kebijakan daerah, keringanan pembayaran biaya angkutan jasa transportasi milik negara, keringanan biaya pendidikan untuk anak veteran RI yang berusia di bawah 25 tahun, jaminan kesehatan, pemakaman di taman makam pahlawan bagi mereka yang mendapatkan bintang gerilya, bimbingan usaha kecil dan menengah, dan hak memperoleh perlindungan hukum.
"Idealnya, para veteran tidak hanya mendapatkan keringanan, misalnya, dalam keringanan membayar PBB. Melainkan harus diberikan gratis. Sehingga uang yang diberikan oleh negara, bisa mereka gunakan untuk menikmati hari tua, tanpa perlu memikirkan membayar berbagai kebutuhan yang sifatnya pajak terhadap negara," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Legiun Veteran RI (LVRI) Saiful Sulun, Ketua Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU) Djoko Suyanto, Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri, Ketua PP Polri Bambang Hendarso Danuri, Waketum PPAU Wresniwiro, Sekjen FOKO Bambang Darmono, Sekjen PPAU Rispandi dan Kadep Organisasi PEPABRI Akip Renatin.
