Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menjamin penegakan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, sila kedua dalam Pancasila menyatakan secara tegas Indonesia menjunjung tinggi HAM tanpa membedakan golongan dan derajat individu.
"Bangsa Indonesia menghormati dan mengakui hak asasi manusia sesuai dengan amanat yang tertera dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain penegakan HAM, Pancasila dan UUD NRI 1945 juga menjamin terwujudnya keadilan sosial sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR ini menuturkan dipercayakannya Indonesia sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022 merupakan bentuk pengakuan dunia. Sekalipun sebagaimana dialami bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia tidak terlepas dari terjadinya dinamika penegakan HAM di dalam negeri.
"Sejak Reformasi penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia terus menunjukan perbaikan. Begitu pula dengan tantangan penegakan HAM yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak lagi menentang penggunaan aparat dan senjata untuk mempertahankan kekuasaan," kata dia.
Kepala Badan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan KADIN ini menambahkan, kebebasan sipil di era reformasi juga lebih terjamin. Masyarakat tidak lagi takut bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah dan aparat pun tidak bisa semena-mena membungkam pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Masyarakat Indonesia kini bebas menuntut kehidupan yang sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Sikap negarawan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri tidak bertindak reaktif dan berlebihan dalam menyikapi pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah menunjukan negara menghormati kebebasan sipil warga negaranya," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, Bamsoet menerima kunjungan pimpinan Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada hari ini. Kunjungan dihadiri oleh Ketua Komisi Hukum dan HAM Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Maneger Nasution, serta Wakil Sekretaris Ketua Komisi Hukum dan HAM Ricca Anggraeni.
