KOMISI XI DPR RI menyepakati asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 yang telah dibahas Panitia Kerja (Panja). Sehingga, pemerintah dapat melanjutkan pembahasan KEM-PPKF bersama Badan Anggaran DPR RI.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang juga memimpin rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (8/6), menyimpulkan bahwa berbagai hasil pembahasan di dalam Panja dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RUU APBN 2022.
"Kesepakatan ini berdasarkan pendapat dari masing-masing fraksi Komisi XI DPR dalam Panja dengan pemerintah bersama BI, OJK dan BPS," tutur Dito.
Asumsi makro yang disepakati, yakni pertumbuhan ekonomi pada 2022 di kisaran 5,2-5,8%, inflasi dalam rentang 2,0-4,0%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp13.900-15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,32-7,27%.
Lalu, pada target pembangunan disepakati tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0% dan indeks gini rasio dalam rentang 0,376-0,378. Adapun indikator pembangunan yang disepakati ialah Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 104-106.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panja Penerimaan Negara Fathan Subchi mengatakan dari hasil rapat telah disepakati pendapatan negara pada 2022 berkisar 10,18-10,44% terhadap PDB, atau setara Rp1.823-1.825 triliun.
Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan di kisaran 8,37-8,42% terhadap PDB, atau senilai Rp1.499,3-1.528,7 triliun. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rentang 1,80-2,00% terhadap PDB, atau senilai Rp322,4-363,1 triliun.Kemudian, pendapatan hibah berada di kisaran 0,01-0,02% dari PDB, atau senilai Rp1,8-3,6 triliun.
"Angka pertumbuhan ekonomi di 2022 sebesar 5,2-5,8%. Angka pertumbuhan itu tentu sangat berpengaruh pada realisasi penerimaan negara 2022. Dengan realisasi pada triwulan I 2021, di mana pertumbuhan ekonomi -0,74%, Panja meminta pemerintah mengantisipasi pencapaian pertumbuhan ekonomi 2022, agar penerimaan negara dapat terealisasi," jelas Fathan.
Ketua Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional Dolfie menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga dan mengawal momentum pemulihan ekonomi pada tahun ini. Sehingga, berbagai asumsi pada 2022 dapat terealisasi. Penyusunan APBN 2022 juga diminta dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dibutuhkan kebijakan dan program pemerintah yang selaras dengan tujuan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah agar mengupayakan untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan melindungi daya beli masyarakat tidak mampu," papar Dolfie.
Belanja negara juga perlu diarahkan pada belanja berkualitas dan memberi manfaat di sektor produktif. Selain itu, untuk meningkatkan investasi, pemerintah diminta segera mengefektifkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Dari sisi perdagangan, pemerintah harus melindungi komoditas unggulan, utamanya pangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima hasil rapat kerja dua Panja yang telah berlangsung. Postur KEM-PPKF yang disepakati akan menjadi bekal pemerintah untuk pembahasan bersama Banggar DPR RI.
"Tujuannya memang sebagai bekal menyusun RAPBN 2022. Ini dibutuhkan nanti untuk diserahkan dan dibahas di Banggar, agar jadi kesimpulan untuk pembuatan RUU APBN," urai Ani, sapaan akrabnya.
