Berita Anggota Parlemen

Kritik Mengemuka Kala PKS Gaungkan Zionis Nusantara

PKS dikritik sesama partai penghuni 'Senayan' usai pentolannya, Hidayat Nur Wahid (HNW) menggaungkan label 'zionis nusantara'. Setidaknya ada 2 partai yang 'menghujani' kritik ke PKS, yakni PKB dan NasDem.

Sebutan zionis nusantara digaungkan saat HNW mengungkapkan keprihatinannya atas kemunculan kelompok/individu di Indonesia yang mendukung agresi militer Israel ke Palestina. Menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu, kelompok/individu yang mendukung Israel kerap disebut zionis nusantara.

"Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras," kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/5/2021).

"PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel. Agar penjajahan dan pelanggaran HAM oleh Israel terhadap bangsa Palestina sejak tahun 1948, jauh-jauh hari sebelum lahirnya HAMAS itu, bisa dikoreksi, dihentikan dan diberikan sanksi," imbuhnya.

Elite PKS lainnya, Mardani Ali Sera kemudian menjelaskan siapa zionis nusantara. Mardani mengatakan sebutan zionis nusantara dikaitkan dengan pihak yang mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina.

"Sebutan zionis nusantara bisa jadi ditujukan pada mereka yang mendukung Israel padahal tahu kezaliman Israel. Konstitusi kita mengamanahkan untuk meneguhkan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ungkap Mardani saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/5).

Setelah jelas siapa zionis nusantara yang dimaksud HNW, kritik terhadap PKS bermunculan. PKB secara gamblang mengkritik PKS.

PKB menilai pelabelan zionis nusantara sama saja dengan mencampuradukkan yang benar dengan yang tidak. "Pelesetan yang ngaco, mencampurkan yang benar dengan yang batil," tegas Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Kamis (20/5).

Satu pesan dari PKB untuk PKS, janganlah asal menuduh. Sebab, PKB melihat isu konflik Israel dengan Palestina justru digunakan oleh oknum-oknum untuk kepentingan tertentu. "Tidak usahlah sibuk tuduh-tuduh dan bikin label," imbau Jazilul. "Nyatanya, bukankah ada juga sebagian dari kita yang ambil panggung dengan isu Palestina," lanjut dia.

Dalam UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun di dunia ini harus dihapuskan. PKB menegaskan Indonesia harus tegas menolak apa pun bentuk penjajahan.

"Hemat saya, konstitusi kita menolak setiap penjajahan di muka bumi. Kita bangsa Indonesia mesti tegas menolak-melawan segala bentuk agresi dan penjajahan," tutur Jazilul.

Sementara NasDem menilai pelabelan zionis nusantara bukan tindakan yang bijaksana. Bahkan NasDem menganggap PKS terlalu tendensius. "Jadi tidak bijaksanalah kalau kemudian kita melahirkan istilah-istilah baru, zionis nusantara, mengkafirkan orang dan lain-lain. Itu terlalu tendensius menurut saya," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Kamis (20/5).

Yang patut diingat, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyikapi sebuah konflik, termasuk antara Israel dan Palestina. Jangan sampai antarwarga jadi saling tuding karena beda pandangan.

"Bahwa kemudian ada persoalan-persoalan, artinya adalah itu hak pribadi orang. Jangan kemudian kita membuat kegaduhan sendiri dengan saling menuding. Saya secara pribadi tidak sepakat dengan stigma-stigma seperti itu. Nanti akan muncul pengotak-ngotakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia," terang Ali.

"Tentunya tidak bisa kemudian hanya karena persoalan sikap pribadi, perbedaan sikap pribadi, kemudian kita menstigmakan orang suatu hal yang buruk," sambung dia.

Selain PKB dan NasDem, ada PPP yang turut merespons pelabelan zionis nusantara. Namun sikap PPP berbeda dengan PKB dan NasDem. Partai berlambang ka'bah itu tak mempersoalkan pelabelan zionis nusantara. Yang ditegaskan PPP, kelompok yang menggunakan label nusantara tak bisa disimpulkan sebagai zionis.

"Ya namanya pelabelan kan biasa saja, karena faktanya ada pihak-pihak yang pro Israel. Tapi bukan berarti yang pakai label nusantara itu zionis nusantara. Kan ada juga misalnya da'i nusantara, kan tidak sama dengan zionis nusantara," sebut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Kamis (20/5).

Menurut PPP, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina adalah tindakan yang tidak benar. Jika merujuk UUD 1945, PPP menyebut, membela Israel sama saja dengan melanggar konstitusi.

"Konstitusi pembukaan UUD 1945 menyatakan, 'kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'. Maka WNI yang masih menghujat Palestina dan membela Israel itu melanggar konstitusi. Pemerintah harus terus memasyarakatkan UUD 1945, khususnya kepada kalangan muda," jelas Baidowi.

Diposting 21-05-2021.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Mereka dalam berita ini...

Ach. Baidowi

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 11

Jazilul Fawaid

Anggota DPR-RI 2019-2024
Jawa Timur 10

M. Hidayat Nur Wahid

Anggota DPR-RI 2019-2024
DKI Jakarta 2