Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberi kritikannya soal pemindahan ibu kota Indonesia yang baru.
Diketahui, ibu kota yang baru nantinya akan dipindah ke provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Fadli Zon, pemindahan ibu kota ini tak memili urgensi melihat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19.
Ia sempat menyinggung utang negara yang menumpuk, lebih dari Rp 6 Triliun.
Hal itu Fadli Zon ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) bertajuk Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic, Kamis (1/4/2021).
“Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran."
"Saat ini kita (Indonesia, red) agak kesulitan anggaran, utang kita menumpuk, melebihi Rp 6 ribu triliun."
"Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” ucap Fadli Zon yang juga Ketua BKSAP, dikutip dari dpr.go.id, Senin (5/4/2021).
Di kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi juga ikut angkat suara soal pemindahan ibu kota yang baru ini.
Menurutnya, dari segi biaya pemindahan ibu kota memakan biaya yang sangat besar.
Ia mempertanyakan soal jaminan kesejahteraan masyarakat saat ibu kota dipindahkan.
"Dari segi biaya, (pemindahan ibu kota) memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera. Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur."
"Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?). Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu," katanya.
Didi meminta Bappenas untuk memikirkan lagi soal konsep pemindahan ibu kota negara ini di tengah pandemi Covid-19.
"Jadi konsep ini harus dipikirkan lagi oleh Bappenas. Saya pikir karena situasi pandemi kemarin, pemikiran itu tidak jadi didorong,” pungkasnya.
Bappenas: Pembangunan Istana Kepresiden di Ibu Kota Baru Dimulai Tahun Ini
Pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur, dapat dimulai pada tahun ini jika masterplan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (17/3/2021).
"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di masterplan yang disusun, dan detail plan yang sudah disiapkan. Kami optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini," papar Suharso, diwartakan Tribunnews sebelumnya, Rabu (17/3/2021).
Menurutnya, jika pembangunan dapat terjadi pada tahun ini, maka dapat mendorong semua sektor ekonomi seiring meningkatnya kepercayaan investor.
"Kalau itu memang bisa dilakukan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia, dan nasional secara umum, utamanya di sektor-sektor konstruksi, sektor real estat dan kemudian sektor konsumsi," paparnya.
Dalam menggerakkan roda ekonomi, kata Suharso, memang diperlukan sebuah proyek besar yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi secara nasional.
"Kami sampaikan kepada bapak presiden, mudah-mudahan kalau semuanya berjalan dengan baik dan vaksinasi benar-benar bisa mencapai herd immunity. Maka tanggal 17 Agustus 2024, Presiden bisa melaksanakan, kita melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," paparnya.
Biaya Pembanguna Ibu Kota Baru Tak Mengandalkan APBN Sebelumnya, kabar terbaru pembangunan Ibu Kota baru Indonesia akhirnya menemui kejelasan.
Pembangunan yang sudah dimulai sejak 2019 ini dipastikan tak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Hal itu dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa yang mengatakan pembangunan proyek ibu kota baru di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tetap akan berlanjut tanpa menggunakan APBN sebagai sumber utama pendanaan.
Politisi PPP ini mengatakan dalam pengerjaan proyek tersebut pemerintah tak menjadikan APBN sebagai sumber utama pembiayaan. Pemerintah juga menggunakan dana investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).
"Pemerintah memastikan pembiayaan proyek ibu kota negara tak sepenuhnya menggunakan dana APBN. Untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru, pemerintah juga menggandeng swasta untuk membiayai proyek itu dalam upaya menggenjot investasi," kata Suharso dalam konferensi pers perkembangan ekonomi di Indonesia di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Meski sempat tertunda, pengerjaan proyek kota baru akan dimulai kembali apabila pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan atau menunjukkan tanda-tanda penurunan. Untuk itu pemerintah terus berusaha agar sukses menekan angka reproduksi efektif atau penularan di bawah 1 persen.
"Akan dilanjutkan setelah pandemi Covid-19 melandai. Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Kita harus mencapai angka penularan di bawah 1 persen dan target pemerintah supaya mencapai 0,9 persen. Pemerintah optimis hal itu bisa tercapai apabila herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.
Suharso juga mengatakan, pengerjaan awal ibu kota baru akan berfokus pada proyek pemukiman dan perkantoran yang direncanakan bakal rampung pada tahun 2024. Untuk menggarap proyek ituit, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 600 triliun.
"Intinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun untuk membangun infrastruktur. Cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta agar pengerjaan proyek itu juga berdampak pada nilai investasi yang tinggi," papar Suharso.
Suharso sangat optimis proyek pengerjaan infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian nasional. Di antaranya akan menyerap sekitar 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta yang menanam modal besar di proyek ibu kota baru. Dengan demikian industri properti akan berkembang. Selain itu akan banyak tenaga kerja akan terserap sebanyak 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.
