Komisi X DPR RI untuk kesekian kalinya mendatangi Candi Borobudur guna meninjau progres pengembangan sebagai destinasi super prioritas yang dicanangkan pemerintah. Dari hasil sejumlah tinjauan, Komisi X DPR RI menilai beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya perlu adanya sinergi beberapa kementerian/lembaga untuk membangkitkan pariwisata Candi Borobudur.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai menggelar pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pimpinan DPRD Magelang, Badan Otoritas Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, PT Taman Wisata Candi Borobudur dan perwakilan beberapa asosiasi masyarakat Magelang, di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (26/3/2021).
“Tidak hanya Badan Otoritas Candi Borobudur saja sebagai penyangga (pariwisata), tetapi ada juga Balai Konservasi Borobudur yang turut membangun pariwisata ini, yang bertugas menyetujui jumlah kuota maksimal pengunjung Candi Borobudur (di masa pandemi). Ini semua perlu manajemen yang baik,” kata politisi F-PKS itu.
Kedua instansi tersebut berada di bawah naungan mitra kerja Komisi X, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk itu akan disinergikan dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menilai permasalahan di Candi Borobudur tersebut masih klasik, adalah permasalahan manajemen yang belum terurus dengan baik. Menurutnya, beberapa kementerian/lembaga yang mengurus Candi Borobudur itu berjalan masing-masing.
“Sehingga manajemen pariwisata ini menjadi salah satu penyebab belum terurusnya Candi Borobudur secara optimal,” kata Agustina. Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, pemerintah harus menentukan dirigen dari orkestra besar sektor pariwisata yang berfungsi untuk mengkoordinir dan memberikan pedoman.
“Ada Kemenparekraf, Kementerian BUMN, Kemendesa, Kementerian PUPR dan Kemendikbud, semua berjalan masing-masing. Seharusnya ada satu dirigen yang memberi pedoman, sehingga seluruh kementerian melakukan penganggaran sesuai dengan pedoman dari dirigen tersebut. Ini butuh political will di tangan Presiden. Presiden punya mau, tetapi detailnya tidak bisa dilaksanakan oleh kementerian di bawahnya,” tandasnya.
