Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuat gaduh suasana setelah mengungkapkan kalimat bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan, Ade Irfan Pulungan salah langkah dengan menyebut JK membuat gaduh.
“Kasihan pemerintahan Jokowi, di saat beliau ingin terus membangun kedekatan atau partisipasi publik, justru beberapa lingkaran terdekatnya sangat terkesan bukan hanya protective tapi berpotensi menjauhkan logika publik terhadap pemaknaan demokrasi dan kebebasan sipil,” ujar Didik kepada wartawan, Selasa (16/2).
Didik mengaku prihatin, jika ada lingkaran Istana yang anti kritik. Bukankah Konstitusi Indonesia sudah memastikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.
“Konsekuensi atas itu menjunjung tinggi kebebasan sipil menjadi mutlak dilakukan sebagaiamana diatur dalam konstitusi kita. Apalagi Parpol adq lembaga politik yqng bertujuan menjadi sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen politik yg baik untuk kepemimpinan bangsa,” katanya.
Didik berharap ruang-ruang aroganisme dalam berdemokrasi tidak terjadi dan ditumbuhkembangkan, termasuk sikap-sikap terhadap para pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa di Indonesia. Kekuasaan itu ada batasnya, gunakan secara adil dan bijaksana.
“Mari perkuat kebenaran, jangan membenarkan yang kuat. Ingat cara berpolitik yang tidak memiliki spirit kebaikan dan kebajikan akan menghasilkan pemimpin yang instan dan minim integritas. Padahal kebaikan dan kebajikan ad landasan moralitas politik dan menjadi tumpuan dlm membangun cita-cita politik kebangsaan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan.
“Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut,” ujar Ade Irfan.
Ade Irfan menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir JK terkait statement yang mempertanyakan cara kritik.
“Kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK,” katanya.
“Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu justru saya mempertanyakan tentang logika berfikir dia, mengapa dia malah menyatakan statement itu,” sambungnya.
