Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI memprioritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan. Dia menjelaskan, pembangunan BTS dibutuhkan agar terjalin informasi yang baik bagi prajurit-prajurit TNI, sehingga mampu melakukan komunikasi, atau kontak teritorial dengan masyarakat setempat dalam rangka upaya bela negara.
“Apakah Pak Menteri sudah memasukkan program pembangunan BTS ini, yang kalau tidak salah ada 1682 (BTS) di tahun 2020? Kalau belum, mohon dengan segala hormat, karena ini demi kepentingan, bukan hanya prajuruit TNI tapi untuk yang lebih besar lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara, mohon mendapat prioritas,” pinta Hasanuddin saat Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Pembangunan menara BTS di seluruh daerah perbatasan guna memudahkan akses komunikasi selular, untuk itu Hasanuddin meminta agar pembangunan BTS diprioritaskan, seperti di Kalimantan yang dekat dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Seharusnya, pembangunan di daerah-daerah perbatasan, terluar dan terpencil merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah.
"Pamtas atau pengamanan perbatasan, khusus perbatasan darat, situasi medanya tidak begitu menguntungkan, patroli hanya berjalan, terutama di wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan wilayah perbatasan Sabah, kurang lebih ada sekitar tiga atau empat batalion pasukan TNI Angkatan Darat di sana, ini sistiem komunikasinya tidak begitu baik," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Pembangunan BTS akan memacu teknologi selular, pemerintah juga harus memacu penyebaran informasi di daerah perbatasan, termasuk dengan penyiaran radio yang menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami masyarakat di perbatasan.
