Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Duduk Perkara Anggaran DPRD DKI yang Disentil 'Ngaco' oleh Kemendagri

Terang sudah masalah dalam anggaran DPRD DKI Jakarta yang sempat disebut ngaco oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri. Bahri sendirilah yang meluruskan duduk perkara soal anggaran DPRD DKI dimaksud.

Awalnya Bahri menjelaskan anggaran DPRD DKI yang ngaco itu ditemukan dalam rencana anggaran rancangan kerja tahunan (RKT) anggota. Temuan yang dianggap ngaco itu mengenai pengadaan model komputer.

"Pagu total turun, tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub-kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahi," ujar Bahri di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2020).

Pengadaan model komputer itu berada pada sub dengan kegiatan objek belanja, pakaian sipil lengkap, belanja peralatan studio audio, belanja model komputer pada sekretariat DPRD DKI. Belanja tersebut direncanakan senilai Rp 5.112.555.027 (Rp 5,1 miliar).

Selain itu, kejanggalan lainnya mengenai pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). "Terus (yang ngaco) pembahasan kegiatan KUA PPAS," katanya.

Perihal anggaran DPRD DKI yang ngaco ini sampai ke telinga Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Namun, ketika itu Riza memilih menunggu evaluasi dari pihak Kemendagri.

"Memang sekarang sedang dilakukan proses evaluasi di Kemendagri. Tentu kami tidak hanya di Jakarta, seluruh provinsi/kabupaten sedang menunggu, apa hasil daripada evaluasi pengecekan Kemendagri. Nanti akan kita koordinasikan," kata Riza di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Jaktim, Rabu (23/12).

Bahkan pimpinan DPRD DKI juga angkat bicara. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengajak Kemendagri berdiskusi membahas hal tersebut.

"Begini, karena itu, saya ingin mengajak Kemendagri diskusi di sini, di DPRD. Jadi jangan kita sudah buat ada aturan baru kemudian itu disalahkan, makanya sebenarnya kalau ngomong tuh dipilah dong, ada kegiatan DPRD, ada kegiatan kesekwanan, jangan DPRD saja, itu bukan urusan kita yang kemarin disebut-sebut itu, nggak ada tuh hubungannya dengan anggota DPRD," ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Tak pandang bulu, Taufik pun menyayangkan sikap Bahri perihal anggaran DPRD DKI yang ngaco ini. Yang baik, menurut politikus Partai Gerindra itu, apabila ada suatu masalah seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.

"Karena itu, saya mengajak, DPRD akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan itu, supaya jangan muncul ke publik dulu gitu lho. Sekarang kan bukan, kegiatan kita DPRD itu kan ada dua, ada kedewanan ada kesekwanan. Nah ini urusan kesekwanan, tapi disebutnya DPRD aja gitu," ucapnya.

Bahri yang mengumbar, Bahri juga yang meluruskan. Ternyata tidak ada kejanggalan dalam anggaran DPRD DKI. Yang ada hanya kesalahan penempatan kode rekening saja.

"Jadi mohon izin saya sampaikan, bukan janggal, ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening kan sekarang baru nih, ada salah penempatan rumahnya saja. Jadi bukan janggal, mohon izin diluruskan," ujar Bahri saat dihubungi, Rabu (23/12).

"Kode rekeningnya. Jadi kode rekeningnya itu kan kode rekening sub kegiatannya penyusunan rancangan APBD, isinya di dalam ada belanja alat kedokteran kan, nah itu kita luruskan, ada kesalahan penempatan. Karena berlaku sekarang kode rekening baru berdasarkan Permendagri 90," sambungnya.

Berdasarkan data yang diterima, ada enam sub-kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan total rancangan anggaran sebesar Rp 580.135.824.070.000. Pertama, sub-kegiatan pembahasan rancangan Perda Rp 5.112.555.027.000. Dana tersebut diuraikan dalam sub-objek belanja pakaian sipil lengkap (PSL), belanja modal peralatan studio audio, belanja modal personal computer, dan belanja model peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.

Menurut Bahri, dari sisi anggaran sebesar Rp 580 miliar itu tidak ada yang masalah. Dia lagi-lagi menegaskan soal kekeliruan penempatan kode rekening. "Nggak ada masalah (anggaran Rp 580 miliar), hanya salah kode rekening saja, penempatannya saja," ucapnya.

Diposting 24-12-2020.

Dia dalam berita ini...

Moh. Taufik

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019-2024