Edhy Prabowo mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) usai ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor benih lobster. PPP menilai mundurnya Edhy Prabowo bisa jadi sebagai pintu masuk untuk me-reshuffle kabinet.
"Terkait posisi Pak EP kan untuk sementara presiden sudah menunjuk Pak LBP untuk menjadi Plt Menteri KKP. Namun kalau kemudian Presiden nanti men-definitif-kan Menteri KKP, maka itu bisa jadi hanya sekadar mengisi posisi Menteri KKP saja atau bahkan itu menjadi pintu masuk reshuffle yang memang tidak pernah ditutup kemungkinannya oleh Presiden," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).
Arsul menyebutkan sejumlah kriteria sosok pengganti Edhy Prabowo di KKP. Namun, Arsul tak ingin menyebut nama yang cocok menggantikan Edhy Prabowo.
"Tentu yang paling penting adalah soal integritas dan punya kemauan sebagai fast learner untuk memahami tupoksi KKP, sehingga bisa langsung mengeksekusi program-programnya," ujar Arsul.
PPP, kata Arsul, menunggu pilihan Presiden Jokowi. PPP memahami memilih pengganti Edhy adalah hak Presiden.
"Soal yang mana pilihan presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja karena itu semuanya ada dalam wilayah prerogatif presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Edhy pun memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri dan di partai.
Edhy Prabowo diketahui menjabat sebagai Waketum Partai Gerindra sebelum penetapan tersangka. Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra.
"Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum," kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari.
