Pemerintah berencana menganggarkan pembangunan pariwisata tahun 2021 sebesar Rp 14,4 triliun dari APBN 2021, yang akan diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Dimana, salah satunya digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp 1,2 trilun, kepada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) sebesar Rp 997 miliar, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar 470 miliar.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan dengan Dirut PT Pelindo III, Dirut PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan Dirut PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Kamis (19/11/2020), Anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar tambahan modal negara yang digunakan untuk pembangunan dan pemulihan sejumlah sektor pariwisata harus sesuai dengan pemulihan sektor lainnya, terutama dari sisi pemulihan lingkungan.
Secara khusus, Misbakhun yang hadir secara virtual, menyoroti rencana Pelindo III yang akan mengembangkan tourism hub di Pelabuhan Benoa, Bali. "Ketika nanti dibangun, pengerukan ini akan menyebabkan pendangkalan. Apalagi Benoa inikan wilayah yang secara alamiah sendimentasinya tinggi. Bapak (Dirut Pelindo III) lakukan upaya pengerukan di 2021 sebagai pemulihan pariwisata, sementara pemulihan sektor lainnya juga masih akan lama. Harus disiapkan skenario terburuhknya seperti apa jangan sampai terjadi mismatch (ketidak sesuaian -red)," kata Misbakhun.
Sektor pariwisata menjadi satu dari sekian banyak sektor yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, Misbakhun mewanti-wanti agar pembangunan dan pemulihan ekonomi bisa sesuai harapan. Mengingat, hingga penghujung tahun 2020 ini, vaksin Corona belum juga berhasil didistribusikan sementara sejumlah negara maju di kawasan Eropa, bahkan Amerika Serikat dan Jepang masih mengalami gelombang kedua dan pembatasan atau lockdown masih berlangsung.
Menjawab apa yang menjadi kekhawatiran Misbakhun, Dirut Pelindo III Saefudin Noer yang hadir dalam rapat mengatakan, tambahan modal negara tersebut akan digunakan untuk pengerukan alur Pelabuhan Benoa. Mengingat, perusahaan pelat merah tersebut mendapat mandat dari pemerintah untuk mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) menjadi pariwisata kemaritiman di Indonesia.
"Pengembangan Benoa sebagai BMTH diharapkan punya manfaat sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan tingkat sosial, PDB industri pariwisata di Bali, penyerapan tenaga kerja dan UMKM. Dengan BMTH dengan kapasitas pelayanan, dengan alur yang bisa dilewati untuk kapal besar dan sedang. Investasi pengerukan dan pelebaran alur, dibutuhkan dana Rp 1,2 triliun, ini akan kita upayakan dapat digunakan secara proporsional," paparnya.
Sebagai informasi, Dalam Buku Nota Keuangan 2021 disebutkan PMN kepada Pelindo III akan digunakan untuk melanjutkan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa yang merupakan bagian dari pengembangan BMTH. Dengan pengerukan dan pelebaran alur pelayaran, maka kapal cruise (pesiar) generasi 6 (dengan panjang 350 meter) juga dapat bersandar di Pelabuhan Benoa.
