PEMERINTAH diminta terbuka menjalankan proses vaksinasi covid-19. Tidak boleh ada satu pun aspek yang ditutup-tutupi.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menyampaikan, setidaknya ada beberapa aspek yang harus dibuka ke publik. Pertama, informasi uji klinis vaksin. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan masyarakat tentang keamanan vaksin.
"Karena, saat ini, di masyarakat isunya menjadi liar mengenai aman atau tidaknya vaksin ini? Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk, " kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).
Selanjutnya, pemerintah harus transparan terkait penggunaan anggaran. Pengadaan vaksin harus akuntabel.
Pemerintah juga harus transparan terkait kelompok yang gratis menerima vaksin dan penentuan harga. Program vaksinasi covid-19 tidak boleh dijadikan lahan bisnis.
"Pengadaan vaksin ini semata-mata untuk melindungi rakyat dari pandemi covid-19 dan bukan untuk dijadikan proyek oleh orang-orang yang punya kepentingan" ungkap dia.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR itu meminta pemerintah tetap mengetatkan protokol kesehatan. Jangan sampai rencana vaksinasi ini justru membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.
"Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar," ujar dia.
