Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI memberikan sejumlah catatan di tiga tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya meminta Anies untuk berkoordinasi dengan DPRD DKI setiap akan membuat kebijakan.
"Kalau mau bikin kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali sendiri, ajak DPRD ngomong, itu beberapa kali saya sudah bilang, libatkan seluruh komponen masyarakat. Di DKI ini kan banyak tokoh yang senior, ajak ngomong jangan one man show, artinya jangan sendirian," ujar anggota Fraksi PD DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).
"Memang berdasarkan SKB dua menteri, pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa Jakarta ini milik bersama," ucapnya.
Selain itu, Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI untuk direvisi. Hal itu untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud.
"Revisi RPJMD. revisinya harus disesuaikan dengan kondisi Covid jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemaren nggak terwujud jangan terlalu memaksakan," katanya.
Ketua Komisi A DPRD DKI itu meminta kepada Anies untuk menurunkan target RPJMD. Mujiyono kembali menyinggung agar Anies intens berkoordinasi dengan DPRD DKI.
"Revisi target RPJMD, turunin targetnya, terus lebih mau berkomunikasi dengan DPRD, jadi lebih intens lah, kalau kemarin pasif kita datang didengerin, kita protes dengerin. Kalau sekarang ajaklah setiap kebijakan, ajak ngomong kita, jangan jadikan pandemi alasan nggak koordinasi, karena kami lakukan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dari duitnya rakyat. Kebijakan untuk rakyat Jakarta dan seterusnya," ucap Mujiyono.
Soal janji kampanye yang disinggung Mujiyono, Anies mengatakan 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial. Janji-janji kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi KSD atau Kegiatan Strategis Daerah.
Anies mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja. Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.
"KSD ini lalu diturunkan secara teknokratif dalam setiap program-program yang ada di DKI, kalau kita ingat sesudah masa pilkada menunggu sampai masa pelantikan itu kan waktunya 5 bulan lebih. Itu ada tim yang disiapkan. Lalu itu muncul menjadi dokumen untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan," katanya.
Anies meyakini 23 janji kampanye yang sudah menjadi KSD itu akan selesai dalam 5 tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku dirinya memiliki daftar program mana saja selesai dalam waktu satu hingga lima tahun mendatang.
"Lalu selama lima tahun itu ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, tahun kelima. Tapi yang paling penting kita punya matriksnya apa yang selesai kapan. Ini alhamdulillah kita jaga terus insyaallah nanti di ujung awal tahun kelima, kita akan bisa lihat secara lengkap insyaallah semuanya terlaksana," tandasnya.
