Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk pembangunan gedung utama yang dibakar oleh pihak tak bertanggung jawab. Sebelumnya yang diajukan oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 400 miliar. Sedangkan yang disetujui DPR sebesar Rp 350 miliar.
“Tambahan belanja sebesar 350 miliar, pagu APBN 2021 disetujui jadi Rp 9.593 triliun,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Adies di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).
Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin berterima kasih mengenai anggaran pembagunan gedung Kejaksaan Agung tersebut.
“Alhamdulillah telah dikabulkannya (Rp 350 miliar) kami ucapkan terima kasih atas tambahan anggaran ini,” kata Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, pengunan gedung utama Kejaksaan Agung sangatlah mendesak. Akibat kebakaran tersebut beberapa biro dialihkan di Gedung Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Ragunan, Jakarta Selatan. Termasuk ruang kerja dirinya dan Wakil Jaksa Agung.
“Ini sangat mendesak untuk dipenuhi karena kebakaran menyebabkan kerusakan berat terhadap bangunan gedung tempat tugas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung,” ungkapnya.
Diketahui, Gedung Utama Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu (22/8) malam. Api baru dapat dipadamkan keesokan harinya.
Kejagung menyebut kebakaran tak membahayakan berkas perkara dari kasus korupsi manapun. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimiladi mengatakan, Kejagung masih bisa meneruskan pekerjaan dengan menempati Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan di Ragunan dan Ceger.
Kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari dua jenis kerugian, yakni bangunan dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung tersebut.
Terkait insiden ini, Polri juga menyatakan bahwa kebakaran bukan akibat korsleting listrik, melainkan open flame. Kasus ini statusnya sudah naik tahap penyidikan dan tinggal menunggu penetapan tersangka.
