Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mempertanyakan statement Basuk Tjahja Purnama alias Ahok yang membuat gaduh Pertamina. Menurut politikus Gerindra itu, Ahok seperti butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Namun sayangnya, kata Andre, malah mendiskreditkan Pertamina secara umum. Statement-statement Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar.
“Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina,” ujar Andre kepada wartawan, Rabu (16/9).
Lebih lanjut, Anggota Komisi VI Partai Gerindra ini menjelaskan beberapa statement Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok Migas di Luar Negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Padahal faktanya banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
Statement Ahok ini tidak benar. Dalam data yang dimiliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk Hulu Migas.
Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir. Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun.
Oleh sebab itu, kata Andre, untuk menambah produksi dan cadangan Hulu Migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina.
“Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina didalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar.” Jelas Andre.
Selain soal eksplorasi blok Migas, Ahok juga mengatakan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan Kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Di tahun 2019, Pertamina membangun beberapa kilang.
“Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015 – 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM,” ungkapnya.
“Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd. Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping Aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022,” tambahnya.
Lalu soal statement Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai dengan saat ini sudah terbangun sekitar 500 pertashop untuk melayani masyarakat dengan kerjasama bersama pihak swasta maupun BUMDES, sampai dengan akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop diseluruh Indonesia.
“Data soal Pertashop aja pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?” tanya Andre.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar sendirian. Menurut Andre, hal ini tidak elok. Komisaris dan Direksi di BUMN paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan dalam kasus Pertamina, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis.
Harusnya Ahok mengoptimalkan rapat tersebut, Jangan merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Padahal Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional.
“Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja kepihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti,” tegasnya.
Direksi Pertamina sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 triliun. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap.
“Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu,” pungkasnya.
