Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto diperingatkan Komisi XI DPR RI soal keakuratan data. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP Eriko Sotarduga menegaskan, seharusnya data BPS bisa diandalkan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Pasalnya, ia menilai dalam sejumlah program pemerintah, persoalannya ada di data yang amburadul.
"Negara sebesar ini yang selalu bermasalah, dan setelah saya cek memang di data. Saya mau satu jaminan dari Pak Kepala BPS, tadi kan sensus dikatakan selesai September. Apakah data itu bisa dijadikan landasan untuk pemerintah ke depan?" kata Eriko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPS di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Menjawab itu, Suhariyanto atau yang biasa disapa dengan Kecuk menjawab seharusnya bisa. Namun, jawaban itu kembali dikritik oleh Eriko.
"Saya tidak mengharapkan jawaban seharusnya bisa, tapi pasti bisa. Kenapa? Bagaimana teman-teman di sini bisa memberikan persetujuan untuk anggaran kalau Bapak tidak bisa memberikan jaminan. Ini kan tidak kecil. Dan ini kan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas Eriko.
Dalam RDP ini Kecuk memang menyampaikan rencana kerja anggaran (RKA) BPS tahun 2021 sebesar Rp 5,2 triliun untuk rincian program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS), dan program dukungan manajemen. Oleh sebab itu, Eriko meminta BPS mengambil sikap yang dapat meyakinkan bahwa data yang diolah itu terpercaya.
"Komisi XI berharap ini bisa menjadi suatu sandaran untuk apa yang bisa dilakukan pemerintah ke depan. Kami tidak keberatan untuk menyetujui anggaran. Tapi BPS itu harus menjadi andalan dalam nanti pemerintah menentukan kebijakan ke depan. Itu yang saya inginkan. Jadi berikutnya tolong yakin dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Mendengar peringatan itu, Kecuk menegaskan BPS akan selalu memperbaiki data. "Saya berjanji BPS akan terus menerus meningkatkan datanya," jawab Kecuk.
