Indonesia harus tetap mewaspadai peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait ekonomi dalam negeri yang akan mengalami overheating (bertumbuh di atas kapasitas normal). Meski pun laporan dari IMF tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (19/4).
“Saya pribadi melihat, ekonomi kita masih jauh dari overheating. Tapi, saya kira tidak ada salahnya jika pemerintah dan BI merespons laporan IMF tersebut untuk lebih antisipatif,” katanya.
Setidaknya, peringatan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur ekonomi agar terhindar dari potensi pertumbuhan yang terlalu panas kedepan.
Sebelumnya IMF dalam World Economic Outlook (WEO) memprediksi perekonomian Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya seperti Argentina dan Brasil terancam mengalami overheating karena lonjakan harga minyak dunia dan minimnya kapasitas investasi di sektor riil. Ekonomi Indonesia termasuk ekonomi yang dianggap mulai overheating dengan indikator pertumbuhan yang dianggap terlalu cepat, angka pengangguran yang dianggap terlalu rendah dan inflasi yang tinggi.
Laporan ini dinilai BI dan pemerintah masih meragukan dan bisa diperdebatkan karena IMF hanya melihat output dan trennya. Sedangkan dalam memprediksi tren banyak kemungkinan metodologi dan asumsi yang digunakan.
Menurut Kemal, kondisi ekonomi nasional masih jauh dari overheating. Sebab, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen per tahun dan masih belum optimal untuk menyerap penggangguran yang masih tinggi. Inflasi yang relatif tinggi menurutnya memang harus diwaspadai.
Kemal melihat tingginya inflasi memang tidak serta merta diakibatkan oleh faktor moneter saja namun juga oleh faktor non moneter seperti kenaikan harga pangan yang ekstrem, lonjakan harga minyak dunia dan biaya distribusi ekonomi yang tinggi akibat buruknya infrastruktur.
Karena itu, dalam jangka pendek perekonomian Indonesia masih punya peluang untuk tetap tumbuh lebih tinggi tanpa disertai inflasi tinggi. ”Asalkan pembangunan infrastruktur yang direncanakan benar-benar cepat dieksekusi dan investasi di sektor riil bergerak,” ujarnya.
Tak kalah penting, lanjut politikus PKS ini, pemerintah harus bekerja keras untuk menurunkan tren inflasi melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, peningkatan produksi pangan dan peningkatan sumber energi.
